Alarm Demokrasi Menyala, KPU Kabupaten Serang Gaspol Literasi Politik Milenial dan Gen Z

Kilas Banten
21 Des 2025 14:30
Serang 0
3 menit membaca

KILAS BANTEN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang menegaskan pentingnya literasi politik bagi generasi pemilih masa depan. Melalui kegiatan Webinar Series pendidikan pemilih, KPU menyuarakan alarm demokrasi sekaligus mengajak generasi milenial dan generasi Z untuk lebih sadar, kritis, dan aktif dalam proses politik. Kegiatan webinar series yang digelar pada Jumat, 19 Desember 2025, menjadi bagian dari program pendidikan pemilih berkelanjutan yang terus digencarkan KPU.

Anggota KPU Kabupaten Serang, Ichsan Mahfuz, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur program KPU di luar tahapan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

“Selain tahapan pemilu dan pilkada, KPU memiliki empat program berkelanjutan yang wajib dijalankan,” kata Ichsan, ditulis Minggu, 21 Desember 2025.

Ia memaparkan, program pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap tiga bulan. Program kedua adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih berkelanjutan. Program ketiga berupa pelayanan informasi publik, dan program keempat adalah penguatan kelembagaan.

Menurut Ichsan, pendidikan pemilih menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi, terutama di tengah derasnya arus informasi dan perubahan perilaku pemilih muda. Karena itu, KPU memilih metode daring agar jangkauan edukasi semakin luas.

“Webinar melalui Zoom ini kami pilih karena lebih efisien dan mudah diakses. Masyarakat dari berbagai latar belakang tetap bisa mengikuti pendidikan politik tanpa terbatas ruang dan waktu,” ujarnya.

Ia menilai, pendekatan digital relevan dengan karakter generasi milenial dan Gen Z yang akrab dengan teknologi. Dengan cara ini, KPU berharap pesan tentang pentingnya demokrasi dan kepemiluan bisa tersampaikan secara efektif.

Pandangan senada disampaikan Wakil Rektor II UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr Ali Muhtarom. Ia menilai literasi politik sebagai kebutuhan mendesak di tengah dinamika demokrasi yang terus berubah.

“Literasi politik sangat penting untuk dipahamkan kepada seluruh masyarakat, khususnya pemilih masa depan. Generasi muda memiliki kecenderungan dan pola pikir yang berbeda dalam menentukan pilihan politik,” kata Ali.

Ia menjelaskan, dalam kajian kepemiluan terdapat tiga unsur utama, yakni peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih. Dari ketiga unsur tersebut, pemilih memiliki peran strategis karena menentukan arah demokrasi melalui pilihan politiknya.

“Dalam konteks pemilih, faktor generasi menjadi variabel penting. Hari ini yang banyak dibicarakan adalah generasi Z. Di Kota dan Kabupaten Serang, jumlah mereka cukup signifikan dan harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Ali menegaskan bahwa literasi politik tidak boleh dipahami secara sempit. Literasi politik, menurutnya, bukan hanya soal teknis mencoblos saat pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman nilai-nilai demokrasi, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab.

“Literasi politik itu soal membangun kesadaran, kemampuan analisis kritis, dan keberanian berpartisipasi. Ini penting agar pemilih muda tidak sekadar menjadi objek politik,” katanya.

Ia mengingatkan, rendahnya literasi politik membuat generasi muda rentan terpapar informasi menyesatkan, hoaks, maupun kepentingan politik tertentu. Kondisi tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Pendidikan politik harus menjadi benteng. Tanpa literasi yang kuat, pemilih muda bisa dengan mudah dimanipulasi oleh sistem atau oleh target politik tertentu,” ucap Ali.

 

Meski demikian, Ali mengakui tantangan literasi politik masih cukup besar. Salah satunya adalah rendahnya daya kritis sebagian masyarakat dalam menentukan pilihan. Pola memilih rasional, kritis, tradisional, hingga skeptis masih bercampur dalam praktik politik sehari-hari.

Ia juga menyinggung fenomena politik identitas yang meskipun mulai bergeser, masih ditemukan di sejumlah daerah. Menurutnya, generasi muda cenderung lebih rasional, namun pengaruh identitas belum sepenuhnya hilang.

“Politik identitas masih bergaung di beberapa wilayah. Secara umum memang mulai berkurang, tetapi tetap harus diwaspadai,” ujarnya.