Belanja Hotel Rp8,31 Miliar Jadi Sorotan, Kabag Ekonomi Sentil OPD Kabupaten Serang yang Masih Pilih Rapat di Luar Daerah
Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Serang menegaskan seluruh OPD diminta memprioritaskan penggunaan hotel di wilayah Kabupaten Serang agar anggaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.KILAS BANTEN – Alokasi anggaran sewa hotel Pemerintah Kabupaten Serang yang mencapai sekitar Rp8,31 miliar dalam APBD 2026 kembali menjadi perhatian publik. Sorotan muncul setelah masih ditemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggelar rapat dan kegiatan di hotel luar Kabupaten Serang.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi dampak ekonomi yang seharusnya dirasakan masyarakat serta pelaku usaha lokal. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, belanja pemerintah diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di daerah sendiri.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Raden Faisal Rahmansah, menegaskan arahan pimpinan daerah sudah sangat jelas. Seluruh kegiatan pemerintahan yang membutuhkan fasilitas hotel diminta mengutamakan hotel yang berada di wilayah Kabupaten Serang.
“Kalau memang masih ada alokasi kegiatan di hotel, ya hotel Kabupaten Serang. Arahan Bupati juga harusnya di Serang,” kata Faisal, Jumat, 26 Juni 2026.
Menurut Faisal, Kabupaten Serang memiliki banyak hotel yang mampu mengakomodasi berbagai kegiatan pemerintahan. Hotel-hotel tersebut tersebar di sejumlah wilayah seperti Cikande, Anyer, Cinangka, hingga Waringinkurung.
Dengan ketersediaan fasilitas tersebut, ia menilai tidak ada alasan bagi OPD untuk lebih memilih hotel di luar daerah, kecuali terdapat pertimbangan tertentu yang menjadi kewenangan penyelenggara kegiatan.
Faisal menjelaskan setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah di daerah akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian. Hotel akan memperoleh peningkatan tingkat hunian, sementara restoran, jasa katering, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja lokal ikut merasakan manfaatnya.
“Kalau kegiatan dilaksanakan di Kabupaten Serang tentu perputaran ekonominya akan lebih baik. Itu yang memang diharapkan,” ujarnya.
Meski demikian, Faisal enggan berspekulasi mengenai alasan sejumlah OPD masih mengadakan kegiatan di luar Kabupaten Serang. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“Kalau itu kembali kepada yang punya hajat. Kenapa memilih di luar, silakan ditanyakan kepada OPD yang bersangkutan. Mungkin ada alasan tertentu yang kami tidak tahu,” tuturnya.
Ia memastikan Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Serang selama ini selalu mengikuti arahan pimpinan daerah. Setiap agenda yang membutuhkan hotel dipastikan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Serang.
“Kalau kami ada kegiatan di hotel ya di Cinangka, Anyer atau Waringinkurung. Kami mengikuti arahan pimpinan,” katanya.
Besarnya anggaran sewa hotel dalam APBD 2026 ikut memunculkan perhatian masyarakat. Nilai anggaran yang mencapai sekitar Rp8,31 miliar dinilai cukup besar sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian Kabupaten Serang.
Apabila sebagian kegiatan pemerintah justru digelar di luar daerah, maka potensi perputaran uang dari APBD dikhawatirkan akan dinikmati daerah lain. Dampaknya, manfaat ekonomi yang seharusnya dirasakan pelaku usaha lokal menjadi tidak optimal.
Belanja pemerintah memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Selain meningkatkan tingkat hunian hotel, aktivitas tersebut juga mendorong permintaan terhadap restoran, jasa katering, transportasi, penyedia perlengkapan acara, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi bagian dari rantai ekonomi lokal.
Karena itu, pemanfaatan hotel-hotel di Kabupaten Serang dinilai menjadi langkah yang sejalan dengan semangat pembangunan daerah. Setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah diharapkan mampu menciptakan manfaat ekonomi yang luas, membuka peluang usaha, mempertahankan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap setiap rupiah yang berasal dari APBD tidak hanya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian daerah. Optimalisasi penggunaan hotel lokal pun dipandang sebagai salah satu upaya agar belanja pemerintah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Serang.***
