Najib Hamas Tegaskan Kabupaten Serang Perangi Pinjol Ilegal dan Rentenir Lewat Literasi Keuangan Massal
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas saat menghadiri Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Serang 2026 bersama jajaran OPD, OJK, dan perbankan di Aula KH Syam’un.KILAS BANTEN – Pemerintah Kabupaten Serang mulai memperkuat strategi percepatan inklusi keuangan daerah. Langkah tersebut ditandai melalui Rapat Pleno Penetapan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Serang Tahun 2026 yang digelar di Aula KH Syam’un pada Selasa, 5 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun peradaban ekonomi yang lebih modern, mandiri, dan terlindungi dari praktik keuangan ilegal.
Najib mengatakan, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar memahami sistem keuangan formal dan memanfaatkan layanan perbankan secara aman.
“Hari ini saya hadir mewakili Ibu Bupati pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah berkaitan dengan inklusi keuangan daerah. Tadi ada beberapa kesepakatan yang nanti akan dilanjutkan dalam pembahasan berikutnya,” kata Najib Hamas, ditulis Jumat, 8 Mei 2026.
Rapat pleno yang digelar Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Serang itu menghasilkan tiga program prioritas untuk mempercepat akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Program pertama berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait inklusi keuangan. Dalam program tersebut, pihak perbankan akan melakukan sosialisasi sekaligus pembukaan rekening secara bertahap bagi siswa sekolah di Kabupaten Serang.
Menurut Najib, literasi keuangan perlu ditanamkan sejak usia dini agar masyarakat terbiasa mengelola keuangan melalui lembaga resmi. Program ini dinilai penting mengingat jumlah sekolah di Kabupaten Serang sangat besar.
“Tadi informasi dari Pak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aber Nurhadi, SDN saja sudah 746 sekolah, belum lagi SMP. Ini adalah bagian dari bagaimana sebenarnya output umumnya, yaitu membangun peradaban kesadaran masyarakat terhadap inklusi keuangan daerah,” ujarnya.
Tak hanya menyasar pelajar, Pemkab Serang juga menyiapkan program “Satu Rekening Satu Aparat Desa”. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur desa terhadap layanan perbankan dan transaksi digital.
Program kedua diarahkan untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal dan praktik rentenir yang masih membebani masyarakat desa. Pemerintah daerah bersama perbankan akan memperluas sosialisasi layanan keuangan digital dan mendorong masyarakat beralih ke transaksi non tunai.
Najib menilai perubahan pola transaksi masyarakat menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih aman dan transparan. Selain itu, transaksi digital juga dinilai lebih praktis dan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal.
“Jadi mindset-nya, transaksi tunai ini akan terus kita kurangi, supaya ada kesadaran bahwa ternyata bertransaksi itu lebih mudah dengan nontunai. Yang penting saldonya ada di rekening,” tegasnya.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan digital hingga ke wilayah pedesaan.
Sementara itu, program ketiga difokuskan pada penguatan sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Pemerintah Kabupaten Serang ingin mendorong pelaku usaha kecil agar naik kelas melalui akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan penguatan layanan keuangan.
Najib menegaskan UMKM memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di sektor ekonomi mikro yang langsung menyentuh masyarakat.
“Upaya Pemda Kabupaten Serang ini, supaya UMKM bisa memberikan kontribusi konkret terhadap laju pertumbuhan ekonomi di sektor mikro,” paparnya.
Asisten Daerah II Bidang Pembangunan Kabupaten Serang, Febriyanto, mengatakan seluruh program yang telah disepakati akan segera ditindaklanjuti melalui proses konsolidasi dan sosialisasi di lapangan.
Ia juga menyebut TPAKD Kabupaten Serang akan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan Desa Wisata Tambang Ayam di Kecamatan Anyer. Program pembinaan desa wisata tersebut akan dipadukan dengan penguatan literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut Febriyanto, Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya telah melakukan pembinaan serupa di desa wisata Kecamatan Tirtayasa. Karena itu, pola yang sama akan diterapkan di Desa Tambang Ayam sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Serang.
Rapat pleno tersebut turut dihadiri perwakilan OJK Provinsi Banten, Bank Banten, Bank bjb Banten, BPR Serang, Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Aber Nurhadi, Kepala Disporapar Anas Dwi Satya Prasadya, Plt BPKAD Agus Firdaus, Kabag Perekonomian dan SDA Raden Faisal, serta sejumlah OPD terkait lainnya.***
