Tim Bappenas Sidak Kota Tangerang, Program Gampang Sekolah Jadi Senjata Menuju PPD 2026
Tim Penilai Independen Bappenas meninjau langsung pelaksanaan Program Gampang Sekolah di Kota Tangerang sebagai bagian dari proses verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026.KILAS BANTEN – Peluang Kota Tangerang meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 semakin besar. Tim Penilai Independen dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) turun langsung ke sejumlah lokasi untuk memverifikasi implementasi Program Gampang Sekolah yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kota Tangerang.
Kunjungan tersebut merupakan tahapan penting dalam proses penilaian nasional. Sebelumnya, Kota Tangerang berhasil masuk lima besar daerah kandidat penerima PPD 2026. Melalui verifikasi lapangan, tim penilai memastikan seluruh paparan yang telah disampaikan pemerintah daerah benar-benar diterapkan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang, Yeti Rohaeti, mengatakan pemerintah daerah mendampingi seluruh rangkaian kunjungan tim penilai selama proses verifikasi berlangsung.
“Kami mendampingi tim penilai untuk melakukan verifikasi lapangan dengan melihat langsung implementasi Program Gampang Sekolah. Kunjungan ini bertujuan memastikan dampak nyata program sekaligus mencocokkan hasil paparan yang telah disampaikan sebelumnya terhadap berbagai sektor pembangunan di Kota Tangerang,” ujar Yeti, Kamis (2/7/2026).
Dalam agenda tersebut, tim penilai mengunjungi sejumlah lokasi yang menjadi bagian dari pelaksanaan program. Beberapa di antaranya adalah SMP Negeri 26 Kota Tangerang, SMP Excellent 1 Belendung, Balai Latihan Kerja (BLK) Benda, serta layanan Bentor Pangan Sahabat Masyarakat (Bang Sama) yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat.
Peninjauan tidak hanya berfokus pada sektor pendidikan. Tim juga melihat bagaimana Program Gampang Sekolah terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lain yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat kompetensi tenaga kerja, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian PPN/Bappenas, Prakosa Grahayudiandono, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam proses penilaian karena memberikan gambaran langsung mengenai dampak program terhadap masyarakat.
“Kami melihat lebih detail dampak yang dirasakan penerima manfaat dari berbagai program pembangunan, khususnya Gampang Sekolah di Kota Tangerang. Program ini telah memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Ke depan kami berharap program ini dapat terus ditingkatkan dan diperluas agar manfaatnya semakin besar,” kata Prakosa.
Ia menegaskan, penilaian PPD tidak hanya mengukur keberadaan sebuah program. Tim juga menilai efektivitas pelaksanaan, keberlanjutan program, serta manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan.
Selama ini, Program Gampang Sekolah menjadi salah satu kebijakan strategis Pemerintah Kota Tangerang untuk memperluas akses pendidikan. Program tersebut dirancang agar masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang lebih mudah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.
Keberhasilan Kota Tangerang menembus lima besar nasional menunjukkan bahwa berbagai inovasi pembangunan yang dijalankan memperoleh perhatian pemerintah pusat. Tahap verifikasi lapangan menjadi penentu sebelum tim independen menetapkan daerah terbaik yang berhak menerima Penghargaan Pembangunan Daerah 2026.
Pemerintah Kota Tangerang berharap hasil verifikasi tersebut mampu memberikan penilaian positif terhadap berbagai inovasi yang telah dijalankan. Selain menjadi prestasi bagi daerah, penghargaan itu juga diharapkan mendorong lahirnya lebih banyak program pembangunan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan dukungan inovasi di bidang pendidikan, pengembangan kompetensi tenaga kerja melalui BLK, hingga penyediaan kebutuhan pokok yang terjangkau melalui Bang Sama, Kota Tangerang optimistis mampu memperkuat kualitas pembangunan daerah sekaligus meningkatkan peluang membawa pulang Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 dari Bappenas.***
