Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman membuka Forum Kehumasan yang diikuti admin media sosial, pengelola website, dan PPID OPD serta BUMD di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.KILAS BANTEN – Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat pelayanan informasi publik di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot Tangerang menggelar Forum Kehumasan untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), admin media sosial, serta pengelola website di lingkungan OPD dan BUMD.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Forum diikuti puluhan pengelola komunikasi publik dari berbagai organisasi perangkat daerah yang bertugas menyampaikan informasi dan melayani kebutuhan masyarakat secara digital.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan penguatan kapasitas pengelola informasi menjadi langkah penting dalam menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat yang semakin cepat dan dinamis.
Menurut Herman, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan layanan informasi yang terbuka, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai platform digital.
“Diharapkan seluruh admin di tiap OPD, khususnya yang mengelola informasi dan website, benar-benar dapat memberikan informasi terbaik kepada masyarakat. Aduan maupun pertanyaan dari masyarakat juga harus dapat dijembatani dan ditanggapi secara positif,” ujar Herman, Jumat, 15 Mei 2026.
Ia menegaskan pengelolaan komunikasi publik kini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi. Pemerintah juga dituntut membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang cepat, akurat, dan transparan.
Karena itu, setiap pengelola media sosial dan website di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang diminta mampu menyajikan informasi yang mudah dipahami masyarakat serta aktif merespons berbagai kebutuhan warga.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Mugiya Wardhany menjelaskan forum tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kompetensi pengelola komunikasi publik di lingkungan pemerintahan.
Menurut Mugiya, tantangan komunikasi publik di era digital semakin kompleks. Masyarakat kini menuntut informasi yang cepat, jelas, dan mudah diakses kapan saja.
“Kami menghadirkan narasumber dari praktisi nasional dan pemerintah pusat untuk memberikan wawasan baru terkait pengelolaan komunikasi publik, media sosial, website, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat,” kata Mugiya.
Dalam forum tersebut, Diskominfo menghadirkan sejumlah pembicara nasional. Di antaranya Product Manager KATADATA Firman Firdaus dan Head of Digital Communication Subdivision Kementerian Keuangan Republik Indonesia Abdul Aziz.
Keduanya membagikan strategi pengelolaan komunikasi digital yang efektif, mulai dari optimalisasi website pemerintah hingga penguatan media sosial yang informatif dan interaktif.
Firman Firdaus menyoroti masih banyak website pemerintah yang belum ramah pengguna. Menurut dia, website pemerintah seharusnya menjadi pusat informasi publik yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan dan akses pengaduan.
“Website pemerintah harus kembali pada fungsi utamanya, yaitu menjadi sumber informasi warga terkait layanan, pengaduan, dan kebutuhan informasi publik,” ujar Firman.
Ia juga menekankan pentingnya tampilan website yang sederhana, sistem pencarian yang mudah digunakan, dan kecepatan akses yang baik agar masyarakat tidak kesulitan mencari informasi layanan publik.
Sementara itu, Abdul Aziz dari Kementerian Keuangan RI menilai pola komunikasi pemerintah harus berubah mengikuti perkembangan media sosial. Pemerintah tidak bisa lagi hanya menyampaikan informasi secara satu arah.
Menurut dia, media sosial telah membuat masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik, pertanyaan, dan kebutuhan informasi secara langsung kepada pemerintah.
“Sekarang komunikasi publik bukan lagi satu arah. Media sosial menuntut pemerintah untuk lebih cepat merespons dan memberikan jawaban yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong admin media sosial pemerintah memanfaatkan isu yang berkembang di masyarakat sebagai bahan edukasi publik agar konten yang disampaikan lebih relevan dan bermanfaat.
Forum Kehumasan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kota Tangerang dalam memperkuat pelayanan publik berbasis digital. Pemerintah berharap seluruh pengelola informasi di OPD dan BUMD mampu menghadirkan komunikasi yang profesional, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat.
Di tengah tingginya penggunaan media sosial dan kebutuhan informasi serba cepat, penguatan kapasitas PPID dan admin digital dinilai menjadi langkah penting agar pelayanan publik di Kota Tangerang semakin modern, adaptif, dan terpercaya.***