KILAS BANTEN – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang yang membahas penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 berlangsung dalam suasana yang memanas, Jumat (2/10/2026).
Ketidakhadiran Bupati Serang memicu reaksi dari Fraksi PDI Perjuangan yang memutuskan meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes.
Empat anggota Fraksi PDIP, yakni Fatmawati, Joko Santoso, Azmi Maulidy, dan Ahmad Hidir, memilih keluar dari ruang rapat sebelum agenda pembahasan selesai. Mereka menilai rapat kehilangan substansi karena jawaban atas pandangan umum fraksi tidak disampaikan langsung oleh kepala daerah.
Fatmawati mengatakan, sehari sebelumnya seluruh fraksi telah menyampaikan berbagai pandangan, masukan, dan pertanyaan terkait Raperda APBD 2027.
Menurutnya, forum paripurna seharusnya menjadi kesempatan bagi bupati untuk memberikan tanggapan secara langsung.
“Kita kemarin banyak pertanyaan, terus sekarang saja enggak hadir. Ya percuma kita ikut paripurna,” kata Fatmawati kepada wartawan.
Ia menilai pembahasan APBD merupakan agenda yang sangat penting karena menentukan arah pembangunan Kabupaten Serang pada tahun anggaran mendatang. Karena itu, kepala daerah dinilai perlu hadir untuk menjelaskan berbagai persoalan yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
“Ini Raperda untuk anggaran 2027 dan sangat penting untuk ke depannya. Harusnya bupati langsung yang menjawab. Ini tidak ditanggapi dengan baik,” ujarnya.
Selain menyoroti absennya Bupati Serang, Fatmawati juga mempertanyakan ketidakhadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Serang yang menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan langsung dengan pembahasan anggaran juga tidak tampak mengikuti rapat tersebut.
“OPD dan Ketua Tim Penganggaran, Sekda, saja tidak ada di sini. Padahal ini bagian penting untuk penyampaian kepada kita,” katanya.
Fatmawati menegaskan, keputusan Fraksi PDIP untuk walk out tidak dilandasi kepentingan politik. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk sikap untuk menjaga kehormatan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran daerah.
“Bukan masalah standing politik kami, bukan masalah kebijakan, tapi marwah DPRD. Kalau kita tidak bisa menjaga marwah DPRD sendiri, mau apa?” tegasnya.
Senada dengan itu, Azmi Maulidy menilai pembahasan APBD merupakan proses yang sangat menentukan karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran pemerintah daerah serta pelaksanaan program pembangunan selama satu tahun ke depan. Oleh sebab itu, ia menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah beserta unsur pemerintah lainnya dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Joko Santoso menegaskan bahwa aksi walk out bukan bertujuan menghambat pembahasan Raperda APBD 2027.
Menurutnya, langkah tersebut justru menjadi pengingat agar seluruh pihak menunjukkan keseriusan dalam proses penyusunan anggaran daerah.
“Ini APBD. APBD itu kita harus serius. Ini kawah candradimuka mengelola pemerintahan daerah,” ujar Joko.
Ia menambahkan, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pembahasan APBD berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kehadiran seluruh pihak yang berkepentingan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
“Kita harus quorum. Kalau enggak quorum, enggak jalan tadi,” katanya.
Joko juga mengajak publik melihat langsung kondisi rapat, termasuk tingkat kehadiran anggota DPRD maupun jajaran pemerintah daerah.
“Anda bisa lihat sendiri. Anda hitung saja ada berapa kursi yang penuh. Jangan cuma kursi DPRD, kursi OPD juga Anda foto saja,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Joko kembali menegaskan bahwa sikap Fraksi PDIP semata-mata didorong oleh keinginan agar pembahasan APBD Kabupaten Serang dilakukan secara serius, profesional, dan menghormati proses kelembagaan.
“Ini hanya masalah keseriusan kerja. APBD itu kita harus serius,” pungkasnya.***
