KILAS BANTEN – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar peristiwa pergantian pejabat negara. Ini adalah peristiwa politik yang semestinya mengundang pertanyaan besar bagi seluruh rakyat Indonesia: ada apa sebenarnya dengan negara ini? Apa yang sedang terjadi di balik dinamika kekuasaan hingga seorang wakil presiden memilih mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir?
Publik tentu perlu mengetahui apa yang sesungguhnya menjadi penyebab pengunduran diri tersebut. Peristiwa ini tidak bisa dilepaskan dari polemik persyaratan pendidikan Gibran, dinamika putusan lembaga peradilan, serta menguatnya tekanan politik melalui usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR.
Namun, apakah persoalannya berhenti sampai di situ? Ataukah ada persoalan politik yang lebih luas di balik peristiwa ini? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang terbuka, bukan sekadar spekulasi dan saling melempar pernyataan di ruang publik.
Yang seharusnya membuat kita bersedih bukan semata-mata mundurnya Gibran, melainkan situasi bangsa ketika salah satu pucuk pimpinan negara harus meninggalkan jabatannya di tengah persoalan hukum dan konflik politik.
Presiden dan wakil presiden adalah pasangan kepemimpinan yang dipilih rakyat melalui satu paket pemilihan. Keduanya memikul tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan pemerintahan, pelaksanaan konstitusi, serta kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ketika salah satunya mengundurkan diri, persoalannya tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan pribadi atau dinamika antarelite.
Kita perlu bertanya, bagaimana nasib rakyat ketika para elite politik justru disibukkan dengan konflik kekuasaan? Bagaimana keberlanjutan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla)? Bagaimana upaya pengentasan kemiskinan?
Bagaimana janji politik penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang pernah disampaikan kepada masyarakat? Bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis? Bagaimana nasib pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang telah menyerap anggaran negara dan membutuhkan pengawasan serta pertanggungjawaban?
Semua itu bukan persoalan kecil. Di balik setiap kebijakan terdapat kepentingan jutaan rakyat yang menggantungkan harapan kepada negara. Anggaran negara bukan milik kelompok politik tertentu, bukan pula alat untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
Kita tidak boleh membiarkan persoalan elite menggeser persoalan rakyat. Jangan sampai energi politik bangsa habis untuk mempertahankan posisi, membangun pengaruh, dan menyelesaikan perseteruan kekuasaan, sementara persoalan ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat berjalan tanpa kepastian.
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan mandat melalui satu pasangan kepemimpinan. Maka, dinamika yang terjadi hari ini harus menjadi momentum untuk menjelaskan kepada publik bagaimana keberlanjutan pemerintahan, bagaimana mekanisme konstitusional dijalankan, dan bagaimana seluruh program yang telah dijanjikan tetap dipertanggungjawabkan.
Rakyat tidak memilih pemimpin untuk menyaksikan pertarungan politik tanpa ujung. Rakyat memilih pemimpin agar negara hadir memberikan kepastian, perlindungan, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan.
Hari ini, pertanyaan terbesar bukan lagi siapa yang akan menggantikan Gibran. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: siapa yang memastikan nasib rakyat tetap menjadi prioritas ketika para pemegang kekuasaan sedang menghadapi persoalan politiknya sendiri?
Indonesia tidak boleh berhenti hanya karena elite politik sedang berkonflik. Pemerintahan harus tetap berjalan, konstitusi harus tetap dihormati, dan janji kepada rakyat harus tetap ditunaikan.
Sebab, jabatan boleh berganti, kekuasaan boleh berpindah, tetapi tanggung jawab negara terhadap rakyat tidak pernah boleh berhenti.
*) Opini ini ditulis oleh Winah Setiawati, Ketua PKC PMII Provinsi Banten.
**) Segala bentuk tanggungjawab atas tulisan tersebut adalah mutlak dari penulis bukan dari Redaksi Kilas Banten.
