KILAS BANTEN – Hari Pahlawan seharusnya menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa kemerdekaan bangsa ini dibangun melalui pengorbanan, keberanian, dan perjuangan melawan ketidakadilan.
Namun, di tengah kondisi masyarakat yang masih bergulat dengan persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan, publik justru disuguhi rentetan drama politik yang semakin sulit dipahami.
Kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu dinamika politik yang menyita perhatian nasional. Di saat yang sama, rakyat kembali dihadapkan pada pertanyaan besar tentang arah dan keseriusan penyelenggaraan negara.
Belum selesai publik mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, Indonesia Corruption Watch (ICW) justru mengungkap temuan belanja jasa influencer melalui PT Rans Animasi Indonesia yang nilainya mencapai sekitar Rp14,69 miliar dari dua kementerian sepanjang 2024–2026.
Bahkan, terdapat pengadaan penayangan Instagram Story dengan nilai sekitar Rp575,7 juta. Angka ini tentu mengundang pertanyaan mendasar ketika pemerintah berbicara tentang penghematan, ketika daerah menghadapi keterbatasan fiskal, dan ketika masyarakat diminta memahami berbagai pemangkasan anggaran, bagaimana belanja promosi bernilai miliaran rupiah tersebut ditentukan urgensinya? Bukan soal siapa yang menerima pekerjaan, melainkan soal prioritas, transparansi, kewajaran harga, dan manfaat nyata uang rakyat.
Ironisnya, kita sedang memperingati Hari Pahlawan. Para pendahulu bangsa berjuang agar kekuasaan tidak menjadi alat untuk kepentingan segelintir orang, melainkan menjadi jalan pengabdian bagi seluruh rakyat. Hari ini, publik justru harus menyaksikan bagaimana panggung politik dipenuhi kejutan demi kejutan: polemik kekuasaan, kegaduhan elite, hingga kontroversi belanja negara. Pertanyaannya, setelah ini akan ada drama dan kejutan apa lagi dari panggung perpolitikan nasional? Apakah negara sedang benar-benar bekerja untuk rakyat, atau rakyat hanya terus diminta menjadi penonton dari pertunjukan kekuasaan?
Kami percaya, kritik bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Justru kritik merupakan bentuk kepedulian agar kekuasaan tidak kehilangan arah dan mandat konstitusionalnya. Pahlawan tidak mewariskan kemerdekaan agar bangsa ini sibuk merawat pencitraan, melainkan agar negara hadir memberikan keadilan dan kesejahteraan. Jangan sampai semangat efisiensi hanya menjadi slogan bagi rakyat, sementara standar penghematan tidak berlaku secara konsisten bagi para pemegang kekuasaan.
Negara ini membutuhkan kepemimpinan yang bekerja, bukan sekadar panggung yang terus menghadirkan pertunjukan. Sebab, rakyat bukan penonton, rakyat adalah pemilik kedaulatan.
*) Opini ini ditulis oleh Winah Setiawati, Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahaasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten.
**) Segala bentuk tanggungjawab atas tulisan tersebut adalah mutlak dari penulis bukan dari Redaksi Kilas Banten.
