KILAS BANTEN – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Serang, Rabu (11/11/2026).
Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Serang memperjuangkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2027 sebesar 15 persen sekaligus mengaktifkan kembali Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
Aksi dimulai sekitar pukul 13.15 WIB. Massa bergerak dari kawasan industri Cikande menuju Jalan Veteran, Kota Serang. Sepanjang perjalanan hingga tiba di lokasi, para buruh menyampaikan orasi yang berisi tuntutan agar kebijakan pengupahan tahun depan lebih berpihak kepada pekerja.
Di tengah aksi, sejumlah perwakilan ASPSB diterima Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, untuk melakukan audiensi. Sementara itu, aparat kepolisian mengawal jalannya unjuk rasa agar berlangsung tertib.
Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saefulloh, menegaskan usulan kenaikan UMK sebesar 15 persen disusun berdasarkan hasil survei independen mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja di Kabupaten Serang.
Menurutnya, hasil survei tersebut juga akan disampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Ia berharap penyusunan data tidak hanya mengacu pada satu sumber, tetapi juga mempertimbangkan kajian akademisi serta masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
“Tapi beliau belum bisa menjawab,” kata Asep usai audiensi, Rabu (11/11/2026).
Asep mengungkapkan hasil survei serikat buruh menunjukkan nilai KHL di Kabupaten Serang mencapai Rp5.771.500,61. Angka itu lebih tinggi dibandingkan UMK Kabupaten Serang tahun 2026 yang sebesar Rp5.178.521.
“Untuk KHL, Kabupaten Serang sudah lewat. Akan tetapi untuk upah diharapkan ada kenaikan 15 persen,” ujarnya.
Ia menjelaskan, usulan tersebut telah memperhitungkan kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga kebutuhan sosial yang harus dipenuhi pekerja setiap bulan.
Meskipun pembahasan kebijakan pengupahan nasional masih berlangsung, ASPSB tetap menganggap kenaikan 15 persen sebagai angka yang paling sesuai dengan kondisi riil di daerah.
Selain kenaikan UMK, serikat buruh juga meminta pemerintah menghidupkan kembali UMSK. Menurut Asep, kebijakan tersebut sempat dihentikan karena UMK dinilai sudah mencukupi. Namun, buruh menilai masih banyak sektor yang membutuhkan perlindungan pengupahan lebih baik.
ASPSB berharap Dewan Pengupahan Kabupaten Serang dapat mengakomodasi kedua tuntutan tersebut. Serikat buruh meyakini kenaikan upah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah.
Asep menjelaskan, usulan kenaikan 15 persen terdiri atas 11,45 persen untuk menyesuaikan kebutuhan hidup layak, 2 persen untuk kebutuhan sosial, serta 1,55 persen bagi kebutuhan pendidikan. Komponen sosial itu meliputi iuran lingkungan, kebersihan, kegiatan keagamaan, hingga aktivitas kemasyarakatan yang belum tercakup dalam 64 komponen KHL pemerintah.
ASPSB berharap pemerintah daerah memperjuangkan kebijakan pengupahan yang lebih berpihak kepada pekerja. Menurut mereka, peningkatan UMK dan pemberlakuan kembali UMSK akan memberikan manfaat luas, tidak hanya bagi buruh, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang secara keseluruhan.***
