KILAS BANTEN – Musim kemarau yang memicu suhu panas ekstrem mulai menimbulkan persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Serang. Berkurangnya pasokan air bersih membuat banyak warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga pemerintah daerah harus mengirimkan bantuan air menggunakan mobil tangki.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Supiyanto, menilai langkah cepat Pemerintah Kabupaten Serang dalam mendistribusikan air bersih patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan tersebut hanya bersifat darurat dan tidak boleh menjadi pola penanganan yang terus berulang setiap tahun.
Menurut Supiyanto, pemerintah daerah telah mengerahkan sekitar 100 mobil tangki air bersih yang dikoordinasikan bersama Perumda Air Minum Tirta Al-Bantani (PDAM), Baznas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Bantuan tersebut disalurkan ke berbagai wilayah yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau.
“Bantuan ini tentu sangat membantu masyarakat yang sedang kesulitan mendapatkan air bersih. Namun ke depan, pemerintah harus memiliki solusi yang lebih permanen agar kondisi seperti ini tidak terus berulang setiap tahun,” kata Supiyanto, Kamis (17/9/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mulai menyusun langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan air bersih. Salah satu caranya ialah mengoptimalkan potensi sumber daya air yang sudah ada, seperti sungai, embung, maupun saluran air yang tidak lagi berfungsi agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai sumber air baku.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur air bersih memang membutuhkan biaya besar. Karena itu, Kabupaten Serang tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar proyek tersebut dapat direalisasikan.
Supiyanto mendorong Pemerintah Kabupaten Serang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai, hingga kementerian terkait. Sinergi tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat.
“Kalau memang membutuhkan bantuan dari kementerian, tentu harus diperjuangkan. Ini menjadi tanggung jawab bersama agar masyarakat memiliki akses air bersih yang memadai,” ujarnya.
Sebagai komisi yang membidangi urusan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Serang juga terus memberikan masukan kepada PDAM agar cakupan layanan air bersih dapat diperluas. Ia berharap pembangunan jaringan perpipaan dan sumber air baru diprioritaskan di wilayah yang masih memungkinkan dijangkau sehingga lebih banyak masyarakat memperoleh akses air bersih.
Meski demikian, Supiyanto mengakui tantangan terbesar berada di kawasan Serang Utara. Wilayah tersebut memiliki keterbatasan sumber air baku sehingga pembangunan jaringan distribusi membutuhkan investasi yang jauh lebih besar dibanding daerah lain.
Ia menjelaskan salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan ialah menyalurkan air dari sumber yang berada di kawasan Bendungan Pamarayan. Namun, pembangunan jaringan pipa menuju wilayah terdampak diperkirakan mencapai belasan kilometer. Kondisi tersebut membuat kebutuhan anggaran meningkat hingga puluhan miliar rupiah.
Karena besarnya nilai investasi, ia menilai proyek tersebut tidak mungkin sepenuhnya dibiayai melalui APBD Kabupaten Serang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun proposal kepada pemerintah pusat agar memperoleh dukungan pendanaan pembangunan infrastruktur air bersih.
Supiyanto menegaskan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi program prioritas pemerintah. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, Balai Besar Wilayah Sungai, PDAM, dan kementerian terkait mampu melahirkan solusi permanen sehingga masyarakat Kabupaten Serang tidak lagi menghadapi krisis air bersih setiap musim kemarau.***
