Pemkot Tangsel Perkuat Satgas Makan Bergizi Gratis, Fokus Pengawasan dan Rantai Pasok Lokal
Pemkot Tangerang Selatan KILAS BANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan MBG.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan didukung sistem pengawasan yang lebih terintegrasi.
Penguatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Program MBG bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, di Aula Lengkong, Puspemkot Tangsel.
Sekda Kota Tangerang Selatan Bambang mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat sekaligus upaya mengoptimalkan fungsi Satgas Percepatan MBG yang telah dibentuk sejak akhir 2025.
“Pada akhir tahun 2025, kita sudah memiliki Satgas Percepatan MBG yang merupakan implementasi berbagai regulasi di atasnya,” katanya Sabtu 13 Juni 2026.
“Kini, berbagai hal yang sebelumnya telah dibentuk tersebut coba kita konkretkan dan fungsikan secara maksimal, salah satunya melalui rapat pengawasan hari ini,” ujar Bambang.
Menurutnya, penguatan satgas tidak hanya berfokus pada pengawasan distribusi program dan penerima manfaat. Pemerintah daerah juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh dapur-dapur MBG.
Dijelaskan Sekda, Pemkot Tangsel mendorong agar kebutuhan bahan baku program dapat dipenuhi oleh pelaku usaha lokal.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi yang lebih besar di wilayah Tangerang Selatan.
Bambang menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi instrumen penggerak ekonomi daerah apabila melibatkan rantai pasok lokal.
“Karena salah satu tujuan program ini yang kami yakini adalah memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan,” katanya.
“Melalui program ini, kami berharap perputaran ekonomi juga terjadi di daerah. Ekosistem rantai pasok bahan bakunya harus berasal dari Tangsel,” ungkapnya.
Selain aspek pengawasan dan pasokan bahan baku, rapat koordinasi juga membahas legalitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi di wilayah Tangerang Selatan.
Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh fasilitas pendukung program memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa menghambat pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Apakah aspek legalitas ini perlu kita benahi terlebih dahulu atau dapat berjalan beriringan sambil tetap memastikan layanan kepada penerima manfaat tidak terganggu. Ini yang harus kita sepakati bersama,” tegas Bambang.
Melalui penguatan Satgas Percepatan MBG, Pemkot Tangsel berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih optimal, mulai dari pengawasan, distribusi, hingga penyediaan bahan baku.
Program tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dalam ekosistem MBG.
