KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mengambil langkah serius untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui program pelatihan dan sertifikasi bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sebanyak 926 peserta mengikuti program tersebut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan koperasi agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa. Pemprov Banten berharap koperasi tidak hanya menjadi lembaga administratif, tetapi mampu berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, KDKMP merupakan program strategis yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan memperkuat ekonomi masyarakat di desa.
Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam menciptakan peluang usaha sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan pengelolaan yang baik, koperasi dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah.
“Tujuannya supaya terjadi pemerataan, keadilan, dan kemandirian di desa,” ujar Dimyati usai membuka Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Hotel Grand Serpong, Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026).
Dimyati menjelaskan, berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum tergarap harus mulai dioptimalkan melalui keberadaan KDKMP. Pemprov Banten juga akan terus memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota agar program tersebut berjalan maksimal.
“Kami akan mendorong agar potensi yang selama ini tidur menjadi bangkit. Yang sudah berkembang akan terus kami dorong agar semakin maju. Kami bergerak bersama memajukan KDKMP,” katanya.
Ia menilai kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam keberhasilan koperasi. Salah satu posisi yang memiliki tanggung jawab besar adalah bendahara karena berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan organisasi.
Menurut Dimyati, seorang bendahara koperasi harus mampu memahami berbagai aspek administrasi keuangan. Mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, hingga penyusunan laporan keuangan dan neraca koperasi.
“Bendahara harus kompeten. Mereka wajib memahami pencatatan keuangan, alur kas, hingga penyusunan neraca,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan KDKMP berjalan efektif.
Ia mengatakan koperasi tidak cukup hanya dibentuk secara formal, tetapi harus mampu menjadi wadah ekonomi yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Zabadi, Banten memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, pertanian, hingga perikanan. Potensi tersebut harus dikelola secara bersama agar mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
“KDKMP harus menjadi penghubung antara produksi dengan pasar, memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mengembangkan usaha bersama,” ujar Zabadi.
Ia menambahkan, bendahara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan anggota koperasi. Pengelolaan keuangan yang tertib dan terbuka menjadi kunci agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Banten Hasbi Sidik menyampaikan bahwa pelatihan dan sertifikasi tersebut merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola koperasi.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti proses sertifikasi dengan serius sehingga memiliki kemampuan dan legalitas dalam mengelola keuangan koperasi.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten Agus Mintono menjelaskan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap. Angkatan pertama berlangsung pada 9–12 November 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 330 orang.
Sementara angkatan kedua digelar pada 16–19 November 2026 dan diikuti 596 peserta. Setiap peserta menjalani pelatihan selama empat hari, dengan rincian tiga hari pembelajaran dan satu hari uji kompetensi.
Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh sertifikat bendahara dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa mereka memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan koperasi secara profesional.
Melalui program ini, Pemprov Banten berharap KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa serta memperkuat kemandirian masyarakat di seluruh wilayah Banten.***
