Demokrasi Kian Terhimpit, Alissa Wahid Jadikan Haul Gus Dur ke-16 Panggung Seruan Kedaulatan Rakyat
Alissa Wahid menyampaikan pandangan tentang kondisi demokrasi nasional menjelang Haul ke-16 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Desember 2025KILAS BANTEN – Ruang partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai terus menyempit. Proses politik dan perumusan kebijakan publik kerap berlangsung tanpa keterlibatan masyarakat secara berarti. Dalam berbagai momentum penting, suara publik justru tersisih. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran luas tentang melemahnya demokrasi dan kedaulatan sipil di Indonesia.
Gejala tersebut tampak dari sejumlah indikator. Pengesahan undang-undang berlangsung tertutup dan minim ruang dialog dengan masyarakat. Aparat bersenjata kembali masuk ke ranah politik dan sipil. Di saat yang sama, berbagai program pemerintah dinilai belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Penanganan bencana di Aceh dan Sumatera menjadi contoh yang sering disorot. Situasi ini memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara negara dan warganya.
Kritik dan masukan publik juga sering kali tidak memperoleh respons memadai. Gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 30 September 2025 berujung pada penangkapan warga dengan berbagai dasar hukum. Penegakan hukum dinilai berjalan tidak adil dan cenderung represif. Polemik semakin menguat setelah DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU KUHAP. Keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto turut memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
Berangkat dari situasi tersebut, peringatan Haul ke-16 Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengangkat tema “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Ciganjur, Jakarta Selatan. Tema tersebut dipilih sebagai refleksi kondisi demokrasi nasional sekaligus ajakan untuk kembali pada nilai dasar kedaulatan rakyat.
