KILAS BANTEN – Ruang partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dinilai terus menyempit. Proses politik dan perumusan kebijakan publik kerap berlangsung tanpa keterlibatan masyarakat secara berarti. Dalam berbagai momentum penting, suara publik justru tersisih. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran luas tentang melemahnya demokrasi dan kedaulatan sipil di Indonesia.
Gejala tersebut tampak dari sejumlah indikator. Pengesahan undang-undang berlangsung tertutup dan minim ruang dialog dengan masyarakat. Aparat bersenjata kembali masuk ke ranah politik dan sipil. Di saat yang sama, berbagai program pemerintah dinilai belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi rakyat. Penanganan bencana di Aceh dan Sumatera menjadi contoh yang sering disorot. Situasi ini memperlihatkan jarak yang semakin lebar antara negara dan warganya.
Kritik dan masukan publik juga sering kali tidak memperoleh respons memadai. Gelombang aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 30 September 2025 berujung pada penangkapan warga dengan berbagai dasar hukum. Penegakan hukum dinilai berjalan tidak adil dan cenderung represif. Polemik semakin menguat setelah DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU KUHAP. Keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto turut memicu perdebatan luas di tengah masyarakat.
Berangkat dari situasi tersebut, peringatan Haul ke-16 Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengangkat tema “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 20 Desember 2025, di Ciganjur, Jakarta Selatan. Tema tersebut dipilih sebagai refleksi kondisi demokrasi nasional sekaligus ajakan untuk kembali pada nilai dasar kedaulatan rakyat.
Ketua Panitia Haul Gus Dur ke-16, Alissa Wahid, menjelaskan bahwa tema itu merupakan ikhtiar keluarga untuk menghadirkan kembali keteladanan Gus Dur dalam menjaga demokrasi dan supremasi sipil. Menurutnya, nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur tetap relevan dan semakin mendesak untuk dihidupkan kembali di tengah situasi bangsa saat ini.
“Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat dan supremasi sipil. Beliau selalu mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus berangkat dari rakyat, dikelola bersama rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Alissa Wahid, Minggu, 21 Desember 2025.
Alissa menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, hak, potensi, dan aspirasi yang harus dihormati. Negara, kata dia, seharusnya menjadikan seluruh aspek tersebut sebagai tujuan akhir dalam setiap kebijakan publik. Cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak lain adalah menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.
Dalam konteks demokrasi, Alissa menilai makna “untuk rakyat” tidak bisa dipersempit sekadar pemberian bantuan. Rakyat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi dan kebutuhan warga perlu menjadi dasar dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Rakyat bukan sekadar objek kebijakan. Mereka bukan hanya penerima bantuan sosial atau pelengkap penderitaan. Rakyat harus menjadi subjek utama dalam demokrasi,” tegas putri sulung mendiang Gus Dur tersebut.
Ia juga menyoroti melemahnya semangat demokrasi, baik di tingkat masyarakat maupun di kalangan penyelenggara negara dan aktor politik, termasuk partai politik. Kondisi ini disebutnya sebagai peringatan serius agar Indonesia tidak keluar dari kesepakatan demokrasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
“Ini alarm bagi kita semua,” kata Direktur Jaringan GUSDURian Indonesia itu.
Peringatan Haul Gus Dur ke-16 akan berlangsung pukul 18.00 hingga 23.00 WIB. Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir, di antaranya Nyai Shinta Nuriyah Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, serta mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
Selain itu, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin, serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf juga direncanakan hadir. Kehadiran para tokoh lintas sektor dan lintas iman ini menegaskan kuatnya warisan pemikiran Gus Dur yang terus hidup dan relevan bagi perjalanan demokrasi Indonesia.
