KILAS BANTEN – Komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi kembali mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
Kali ini, dukungan datang dari KH Matin Syarkowi yang menilai keseriusan kepala negara dalam memberantas praktik korupsi harus terus dikawal hingga menghasilkan langkah nyata.
KH Matin Syarkowi menyampaikan pernyataan tersebut atas nama Ketua Dewan Pembinaan Nasional DPP Bintang Sembilan Wali (BIWALI) sekaligus Ketua Dewan Pembina Majelis Pesantren Salafiyah Banten. Ia mengaku mengikuti berbagai pidato Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya perang terhadap korupsi di Indonesia.
Menurutnya, pesan yang disampaikan Presiden Prabowo menunjukkan tekad kuat untuk membersihkan pemerintahan dari praktik korupsi. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa memberikan dukungan agar komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan dan penegakan hukum yang konsisten.
“Saya mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di negeri ini,” ujar KH Matin Syarkowi, Minggu, 12 Juli 2026.
Ia menegaskan bahwa setiap pejabat yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun pengecualian bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.
KH Matin Syarkowi menilai penegakan hukum yang tegas merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional, independen, dan bebas dari segala bentuk intervensi.
Ia juga melihat pernyataan Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan sebagai sinyal bahwa pemerintah memiliki keseriusan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum apabila dijalankan secara konsisten.
Lebih lanjut, KH Matin Syarkowi mengingatkan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Praktik korupsi menggerus keuangan negara, menghambat pembangunan, serta mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik.
Karena itu, ia menilai pemberantasan korupsi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Upaya tersebut membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, hingga masyarakat umum.
Menurutnya, sinergi seluruh elemen menjadi kunci untuk membangun budaya antikorupsi yang kuat. Kesadaran bersama dinilai mampu mempersempit ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang di berbagai sektor.
“Saya yakin apa yang disampaikan Pak Prabowo lahir dari ketulusan hati. Korupsi adalah perbuatan yang menyengsarakan rakyat Indonesia,” kata KH Matin Syarkowi.
Ia berharap komitmen Presiden Prabowo tidak berhenti pada pidato atau pernyataan semata. Sebaliknya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk proses hukum yang adil terhadap setiap pelaku korupsi tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang.
Menurutnya, konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum akan menjadi tolok ukur keberhasilan agenda reformasi birokrasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Di akhir pernyataannya, KH Matin Syarkowi kembali menegaskan dukungannya terhadap agenda pemberantasan korupsi yang terus disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses tersebut agar cita-cita mewujudkan Indonesia yang bersih, berintegritas, dan bebas dari praktik korupsi dapat tercapai.
“Bravo Pak Prabowo. Terus lanjutkan pemberantasan korupsi demi kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” tutupnya.***
