Serang

Fraksi PDIP Bongkar Sejumlah Catatan RAPBD Kabupaten Serang 2027, PAD Menurun hingga Belanja Modal Dipangkas

×

Fraksi PDIP Bongkar Sejumlah Catatan RAPBD Kabupaten Serang 2027, PAD Menurun hingga Belanja Modal Dipangkas

Sebarkan artikel ini
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang, Azmy Maulidy, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (23/9/2026).
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang, Azmy Maulidy, menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (23/9/2026).

KILAS BANTEN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang melontarkan sejumlah catatan penting terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027. Penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkurangnya belanja modal, hingga kesiapan anggaran mitigasi bencana menjadi perhatian utama dalam pembahasan awal RAPBD.

Pandangan umum Fraksi PDIP disampaikan oleh Azmy Maulidy pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang yang membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Rabu (23/9/2026).

Dalam pemaparannya, Azmy menilai struktur RAPBD 2027 masih membutuhkan penjelasan lebih rinci agar seluruh kebijakan anggaran dapat dipahami secara terbuka oleh DPRD maupun masyarakat.

Berdasarkan rancangan yang diajukan pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Serang pada 2027 diproyeksikan mencapai sekitar Rp3,210 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sekitar Rp3,259 triliun sehingga muncul defisit sekitar Rp48,775 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan.

Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah menjelaskan secara transparan dasar perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang digunakan untuk menutup defisit tersebut.

“Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan transparansi mengenai dasar perhitungan SiLPA yang digunakan sebagai sumber pembiayaan, termasuk kepastian bahwa angka tersebut realistis dan tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah,” kata Azmy.

Selain defisit anggaran, Fraksi PDIP menyoroti target PAD Kabupaten Serang 2027 yang dipatok sekitar Rp1,133 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp16,875 miliar atau 1,47 persen dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2026.

Menurut Azmy, penurunan target PAD perlu dijelaskan secara komprehensif mengingat Kabupaten Serang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor industri.

Fraksi PDIP mempertanyakan penyebab turunnya target tersebut sekaligus meminta pemerintah daerah memaparkan strategi meningkatkan penerimaan dari pajak dan retribusi tanpa menambah beban masyarakat.

Sorotan juga diarahkan pada target pajak daerah yang turun dari sekitar Rp796,83 miliar menjadi Rp770,01 miliar.

“Bagaimana strategi pemerintah daerah mengoptimalkan potensi pajak daerah dan retribusi tanpa membebani masyarakat?” ujar Azmy.

Tak hanya itu, Fraksi PDIP meminta penjelasan mengenai kontribusi kawasan industri terhadap PAD serta pembaruan basis data wajib pajak agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.

Di sisi belanja, Fraksi PDIP menilai penurunan belanja modal menjadi perhatian serius. Dalam RAPBD 2027, alokasi belanja modal hanya sekitar Rp96,097 miliar. Nilai tersebut turun sekitar Rp72,137 miliar atau 42,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Azmy, penurunan itu perlu dijelaskan karena kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Serang masih cukup besar.

“Penurunan belanja modal perlu menjadi perhatian karena masyarakat masih membutuhkan jalan yang baik dan infrastruktur yang memadai,” katanya.

Fraksi PDIP juga mengingatkan agar belanja pegawai yang masih mengambil porsi besar dalam APBD benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga  PKB Pasang Target Besar, Bidik 10 Kursi DPRD Kabupaten Serang, Pengurus Baru Diminta Selalu Hadir untuk Rakyat

“Prinsipnya jelas, APBD harus menghadirkan pelayanan yang lebih baik, bukan sekadar membiayai birokrasi,” tegas Azmy.

Isu kebencanaan turut menjadi perhatian. Fraksi PDIP menilai anggaran Belanja Tidak Terduga sekitar Rp12,55 miliar belum cukup apabila hanya difokuskan untuk penanganan pascabencana.

Kabupaten Serang dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, terutama di wilayah pesisir. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat program BPBD melalui pemetaan risiko gempa dan tsunami, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, simulasi kebencanaan, hingga penyediaan sarana komunikasi darurat.

“Jangan sampai Kabupaten Serang baru menghitung kebutuhan ketika bencana besar sudah terjadi. Risiko harus dihitung sejak sekarang,” ujar Azmy.

Fraksi PDIP juga meminta penjelasan mengenai besaran anggaran BPBD Tahun 2027 beserta porsi yang dialokasikan khusus untuk kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan.

Persoalan pengelolaan sampah juga masuk dalam daftar evaluasi. Fraksi PDIP meminta pemerintah menjelaskan secara rinci dukungan anggaran bagi penanganan sampah, termasuk kebutuhan lahan, armada, hingga rencana pembangunan Pengolahan Sampah Energi Listrik (PSEL) Cilowong.

Menurut Fraksi PDIP, seluruh investasi tersebut harus disertai kejelasan mengenai pengelola, biaya operasional, kapasitas pengolahan, serta manfaat ekonominya bagi daerah.

Selain itu, penyertaan modal daerah sebesar Rp6,6 miliar juga dipertanyakan. Fraksi PDIP meminta pemerintah menjelaskan badan usaha yang akan menerima dana tersebut, apakah dialokasikan kepada Perumda Air Minum Kabupaten Serang, Bank Banten, atau badan usaha lainnya.

Hubungan Pemerintah Kabupaten Serang dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB), khususnya terkait penyertaan modal dan kepemilikan saham senilai sekitar Rp36 miliar, juga diminta dijelaskan agar memiliki dasar investasi yang jelas.

Di bidang pendidikan, Fraksi PDIP mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif bagi SMP swasta sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat.

Azmy menegaskan seluruh catatan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta komisi-komisi DPRD sesuai kewenangan masing-masing.

“Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang menyadari rancangan struktur APBD Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2027 perlu dibahas secara seksama dan mendalam dalam forum pembahasan anggaran,” tutupnya.

Melalui berbagai masukan tersebut, Fraksi PDIP berharap RAPBD Kabupaten Serang 2027 tidak hanya berorientasi pada besaran angka, tetapi juga mampu meningkatkan pendapatan daerah, memperkuat pembangunan, memperbaiki layanan publik, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, mengatasi persoalan sampah, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.***

error: