KILAS BANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang memastikan belum akan membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur umum pada 2027.
Pemerintah daerah memilih memprioritaskan penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk rencana perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang masih menunggu regulasi pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Zaldi Dhuhana, mengatakan hingga kini belum ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis yang mengatur mekanisme perubahan status PPPK. Karena itu, seluruh proses penyesuaian status aparatur sipil negara (ASN) belum dapat dijalankan.
“Kita masih belum ada petunjuk teknisnya. Cuma informasi memang PPPK penuh waktu akan diangkat jadi PNS, dan paruh waktu jadi penuh waktu,” ujar Zaldi, Rabu (11/11/2026).
Menurut Zaldi, aturan tersebut sangat menentukan langkah pemerintah daerah, terutama dari sisi kemampuan anggaran. Jika seluruh pembiayaan perubahan status ASN menjadi tanggung jawab daerah, maka Pemkab Serang harus menghitung ulang kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Saat ini, anggaran pembayaran gaji PPPK masih tersedia. Namun, apabila PPPK penuh waktu resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemerintah daerah juga harus menyiapkan anggaran tambahan untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kondisi itu diperkirakan akan meningkatkan beban belanja daerah.
“Kalau mereka PPPK penuh waktu jadi PNS, maka perlu ada tambahan anggaran. Ini masih menunggu petunjuk teknis dari pusat seperti apa,” kata Zaldi.
Ia menjelaskan, Pemkab Serang saat ini mengalokasikan sekitar Rp30 miliar setiap tahun untuk membayar gaji PPPK penuh waktu. Jika kebijakan baru diberlakukan, kebutuhan anggaran dipastikan akan bertambah seiring munculnya kewajiban pembayaran TPP bagi pegawai yang berubah status menjadi PNS.
Di sisi lain, jumlah PPPK paruh waktu yang diproyeksikan menjadi PPPK penuh waktu juga cukup besar. Sebagian besar berasal dari tenaga pendidik dengan jumlah sekitar 3.000 hingga 3.500 orang. Sementara itu, PPPK penuh waktu yang saat ini bekerja di lingkungan Pemkab Serang mencapai sekitar 2.000 orang.
Besarnya proses penataan ASN tersebut menjadi alasan utama pemerintah daerah belum mengusulkan pembukaan formasi CPNS 2027.
Pemkab Serang memilih menyelesaikan penataan PPPK lebih dahulu sebelum kembali menghitung kebutuhan pegawai di setiap organisasi perangkat daerah.
“Kalau melihat kebutuhan sekarang sepertinya tidak ada rencana buka CPNS dari luar, belum kita usulkan untuk tahun depan,” ungkap Zaldi.
Ia menegaskan, Pemkab Serang akan mengikuti seluruh kebijakan pemerintah pusat terkait reformasi manajemen ASN. Kontrak PPPK yang sebelumnya berakhir pada 30 Oktober 2026 juga telah diperpanjang. Pemerintah daerah akan menyesuaikan seluruh mekanisme setelah regulasi resmi diterbitkan.
Dengan demikian, kepastian perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu maupun peluang PPPK penuh waktu diangkat sebagai PNS masih menunggu keputusan dan aturan resmi dari pemerintah pusat.***
