KILAS BANTEN – Mahasiswa tidak cukup hanya berprestasi di ruang kuliah. Di tengah derasnya arus informasi digital, mereka juga dituntut memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu memverifikasi informasi, serta berani menyampaikan gagasan yang didasarkan pada data dan fakta.
Pesan itulah yang menjadi fokus dalam Diklat Kepemimpinan dan Kepeloporan Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten yang digelar di Kampus 2 UIN SMH Banten, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan bertema “Membangun Wacana Kritis Mahasiswa: Membaca Fenomena Sosial-Politik dengan Nalar, Data, dan Tanggung Jawab” tersebut menghadirkan Praktisi Media sekaligus Direktur PT Distrik Media Group, Taufik Hidayat, sebagai pemateri.
Dalam paparannya, Taufik menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting sebagai kelompok intelektual yang bertugas mengawal kehidupan demokrasi. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton ketika berbagai persoalan sosial dan politik berkembang di tengah masyarakat.
“Mahasiswa harus mampu menguji informasi, memahami relasi kekuasaan, mengidentifikasi ketidakadilan, serta menyampaikan pendapat secara rasional dan bertanggung jawab,” ujar Taufik.
Ia menjelaskan, perkembangan teknologi digital telah mempercepat penyebaran informasi. Kondisi tersebut memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru berupa maraknya informasi yang belum tentu benar.
Karena itu, mahasiswa perlu membiasakan diri melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Mereka juga harus mampu membedakan fakta dengan opini agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran hoaks maupun disinformasi.
Selain membahas pentingnya literasi informasi, Taufik mengajak peserta memahami konsep berpikir kritis dalam membaca berbagai fenomena sosial. Ia menilai setiap persoalan tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang.
Sebuah kebijakan maupun fenomena sosial harus dianalisis dari berbagai aspek, mulai dari sejarah, ekonomi, budaya hingga politik. Pendekatan tersebut akan membantu mahasiswa memahami pihak yang memperoleh manfaat, kelompok yang terdampak, hingga dampak kebijakan terhadap masyarakat secara luas.
Dalam materi yang disampaikan, Taufik juga memaparkan enam kemampuan utama yang wajib dimiliki mahasiswa agar mampu berpikir secara kritis. Keenam kemampuan itu meliputi memahami konteks persoalan, menganalisis masalah secara menyeluruh, mengevaluasi bukti, menarik kesimpulan berdasarkan data, menyusun argumentasi yang logis, serta melakukan evaluasi terhadap pola pikir sendiri.
“Enam kemampuan utama dalam berpikir kritis, yakni memahami konteks, menganalisis persoalan, mengevaluasi bukti, menarik kesimpulan berdasarkan data, menyampaikan argumentasi secara logis, serta mengevaluasi kembali cara berpikir sendiri,” katanya.
Alumni Magister UIN Banten tersebut menilai kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat. Bekal tersebut juga diperlukan ketika mahasiswa ikut mengawal berbagai kebijakan publik.
Menurutnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari proses demokrasi selama disampaikan secara santun, berbasis data, dan menawarkan solusi yang konstruktif. Mahasiswa dapat mengambil peran melalui penelitian, diskusi ilmiah, advokasi, organisasi kemahasiswaan, maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Dalam sesi diskusi, peserta juga diajak mengidentifikasi berbagai tantangan yang menghambat lahirnya budaya berpikir kritis. Tantangan tersebut meliputi maraknya hoaks, polarisasi politik, rendahnya minat membaca literatur ilmiah, hingga kebiasaan menerima informasi tanpa proses verifikasi.
Untuk menjawab persoalan itu, Taufik mendorong perguruan tinggi memperkuat budaya akademik melalui diskusi ilmiah, penelitian, debat berbasis data, dan penulisan analisis kebijakan secara berkelanjutan.
Sebagai bagian dari pelatihan, peserta diminta menganalisis studi kasus mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka mengidentifikasi penyebab persoalan, pihak-pihak yang terlibat, kelompok masyarakat yang terdampak, serta menyusun solusi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Berpikir kritis bukan berarti selalu menolak setiap kebijakan. Mahasiswa yang kritis justru mampu mempertanyakan suatu persoalan secara rasional, menguji setiap informasi dengan bukti yang valid, terbuka terhadap berbagai sudut pandang, serta bertanggung jawab atas setiap gagasan yang disampaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Diklat Kepemimpinan dan Kepeloporan Mahasiswa UIN SMH Banten, Salim Rosyadi, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk karakter kepemimpinan mahasiswa, bukan sekadar memenuhi kebutuhan organisasi atau memperoleh sertifikat pelatihan.
Menurut Salim, kepemimpinan yang baik harus dibangun melalui karakter yang kuat, kesehatan mental yang terjaga, serta kemampuan membaca persoalan secara utuh. Karena itu, pelatihan mengusung pendekatan Mental Health Leadership agar mahasiswa mampu tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh sekaligus bijaksana.
“Kegiatan ini merupakan pembekalan penting bagi mahasiswa yang akan berkarier di organisasi. Bukan sekadar mencari sertifikat, tetapi membangun perspektif kepemimpinan lewat tema Mental Health Leadership. Kekuatan dan kesehatan mental harus dibangun bersamaan, yang salah satunya dibuktikan dari sikap menghargai waktu. Hal ini penting agar mahasiswa mampu membaca fenomena sosial maupun akademis secara kritis, bukan dari kacamata kuda,” ujar Salim Rosyadi.
Melalui pelatihan ini, UIN SMH Banten berharap mampu melahirkan generasi mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, keberanian berpikir kritis, serta kesiapan mengawal demokrasi dengan nalar, data, dan tanggung jawab di tengah derasnya arus informasi digital.***
