KILAS BANTEN – Panggung politik nasional sedang diramaiakan isu ijazah. Tidak semata ijazah Wakil presiden akan tetapi juga ijazah para legislator tingkat nasional sampai daerah. Oleh karenanya tidak Ada salahnya daripada di tengah jalan ijazah politisi dipertanyakan, maka bagaimana jika akademisi diberikan ruang yang lebih longgar untuk terjun di dunia politik.
Secara teoritis demokrasi membutuhkan partisipasi publik yang luas, termasuk keterlibatan kalangan akademisi dalam politik elektoral. Kampus bukan sekadar ruang produksi pengetahuan, tetapi juga tempat lahirnya gagasan, kritik, dan solusi atas persoalan kebangsaan.
Karena itu, aturan yang selama ini mewajibkan akademisi mengundurkan diri atau resign ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif patut dikaji secara proporsional. Apakah pengunduran diri merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga independensi perguruan tinggi, ataukah cuti sementara sudah cukup menjadi instrumen pengaman?
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut status kepegawaian dosen, melainkan juga berkaitan dengan hak politik warga negara, kebebasan akademik, dan tata kelola institusi pendidikan tinggi. Akademisi adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Hak tersebut tidak semestinya dibatasi hanya karena profesinya berada di lingkungan perguruan tinggi, sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum dan etika profesi.
Wacana tersebut kembali mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Ada yang mengusulkan agar dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak harus mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. Mereka cukup berstatus nonaktif sementara tanpa tanggungan negara.
Jika tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali mengabdi di kampus setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR pada 11 November 2026.
Secara regulatif, persoalan ini memang tidak sederhana. Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan ASN mengundurkan diri sebagai salah satu ketentuan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Surat pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali. Artinya, gagasan cuti bukan resign membutuhkan penyesuaian regulasi, bukan sekadar perubahan kebijakan internal perguruan tinggi.
Namun, regulasi seharusnya tidak hanya dibangun berdasarkan pendekatan administratif, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan publik. Kehilangan seorang akademisi berpengalaman akibat kewajiban resign permanen dapat menjadi kerugian bagi institusi pendidikan tinggi. Terlebih, tidak semua akademisi yang mencalonkan diri berhasil memperoleh kursi legislatif. Negara berpotensi kehilangan sumber daya intelektual hanya karena seseorang menggunakan hak politiknya.
Di sisi lain, usulan cuti juga tidak boleh dimaknai sebagai pemberian keistimewaan kepada kelompok akademisi. Ada risiko konflik kepentingan, politisasi kampus, dan penyalahgunaan fasilitas pendidikan untuk kepentingan elektoral. Karena itu, mekanisme cuti harus disertai batasan yang tegas.
Selama berstatus nonaktif, akademisi tidak boleh menggunakan jabatan, anggaran, fasilitas, mahasiswa, maupun kewenangan akademiknya untuk kegiatan politik praktis. Pengawasan independen dan transparansi juga harus menjadi bagian dari desain kebijakan.
Penting pula dibedakan antara hak politik individu dan netralitas institusi. Akademisi boleh memiliki aspirasi politik, tetapi kampus harus tetap menjadi ruang ilmiah yang independen. Jangan sampai perguruan tinggi berubah menjadi perpanjangan tangan partai politik. Kebebasan individu harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga marwah akademik.
Pada titik ini, pilihan cuti sementara dapat menjadi jalan tengah yang rasional. Akademisi diberi kesempatan berkompetisi dalam demokrasi tanpa harus kehilangan profesi yang telah dibangun bertahun-tahun. Jika terpilih, kewajiban melepaskan status ASN harus dituntaskan sebelum menjalankan jabatan legislatif. Jika tidak terpilih, mereka dapat kembali mengabdi setelah memenuhi persyaratan untuk memulihkan status kepegawaiannya.
Demokrasi tidak semestinya membuat negara kehilangan orang-orang terbaiknya. Justru, parlemen membutuhkan kehadiran individu yang memiliki kapasitas intelektual, integritas, dan pengalaman dalam membaca persoalan masyarakat. Kehadiran akademisi di legislatif berpotensi memperkuat kualitas legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Akhirnya, perdebatan ini bukan tentang mempermudah akademisi masuk politik, melainkan bagaimana negara merancang aturan yang adil, proporsional, dan akuntabel. Cuti, bukan resign, layak dipertimbangkan sebagai pilihan kebijakan. Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya membuka pintu partisipasi, tetapi juga memastikan bahwa partisipasi politik tidak harus dibayar dengan hilangnya kapasitas intelektual bangsa.
*) Opini ini ditulis oleh Prof Muhammad Ishom, Guru Besar dan Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
**) Segala bentuk tanggungjawab atas tulisan tersebut adalah mutlak dari penulis bukan dari Redaksi Kilas Banten.
