KILAS BANTEN – Sorotan publik terhadap anggaran pembangunan gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Serang senilai Rp8,6 miliar mendapat tanggapan langsung dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD), dr. Rahmat Fitriadi. Ia menegaskan bahwa angka tersebut bukan bentuk pemborosan, melainkan hasil perhitungan yang rasional dan efisien jika dilihat dari sisi luas bangunan dan standar konstruksi.
Rahmat menjelaskan, pembangunan fasilitas publik seperti perpustakaan tidak bisa disamakan dengan bangunan biasa. Standar konstruksi, fungsi ruang, hingga kualitas material harus memenuhi kebutuhan jangka panjang. Karena itu, ia mengajak masyarakat melihat persoalan anggaran secara objektif.
Ia kemudian memberikan perbandingan sederhana dengan biaya pembangunan rumah tinggal tipe 60 yang saat ini banyak beredar di pasaran. Menurutnya, perbandingan ini dapat membantu publik memahami besaran anggaran secara lebih masuk akal.
“Kalau kita bangun 30 rumah tipe 60 dengan luas total sekitar 1.800 meter persegi, kira-kira berapa biayanya sekarang,” ujar Rahmat, Selasa, 6 Januari 2025.
Gedung Perpustakaan Kabupaten Serang yang telah rampung tahap awal dan siap dioperasionalkan sebagai pusat literasi inklusif bagi masyarakat lintas generasi.
Rahmat menyebut, harga satu unit rumah tipe 60 di wilayah Serang saat ini berkisar antara Rp400 juta hingga Rp500 juta. Jika menggunakan asumsi harga terendah, maka biaya membangun 30 rumah bisa mencapai lebih dari Rp12 miliar.
“Kalau 30 rumah dikalikan Rp400 juta saja, totalnya sudah Rp12 miliar. Sementara gedung perpustakaan ini dibangun dengan anggaran Rp8,6 miliar. Dari hitungan sederhana itu saja sudah terlihat jauh lebih efisien,” katanya.
Ia menegaskan, anggaran Rp8,6 miliar tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik gedung utama perpustakaan. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus. Dukungan pemerintah pusat, kata Rahmat, menjadi bukti bahwa pembangunan literasi daerah mendapat perhatian serius.
“Bangunan fisiknya bersumber dari APBN melalui DAK. Kita patut bersyukur karena pemerintah pusat sangat mendukung pembangunan perpustakaan di daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Serang turut mengambil peran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD digunakan untuk membiayai kebutuhan penunjang yang tidak tercakup dalam dana pusat.
Rahmat merinci, dukungan daerah mencakup pemadatan lahan, jasa konsultan perencanaan, serta pengadaan fasilitas tambahan seperti videotron dan sarana pendukung lainnya. Menurutnya, dukungan ini bertujuan menyempurnakan fungsi gedung agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Pemadatan lahan dari pemerintah daerah. Konsultan juga dari daerah. Fasilitas penunjang lainnya untuk kesempurnaan bangunan ini juga disiapkan oleh Pemda,” jelasnya.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun budaya literasi. Rahmat menekankan bahwa perpustakaan bukan sekadar bangunan, melainkan pusat pengembangan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia.
“Ini investasi jangka panjang. Kita ingin pengetahuan masyarakat meningkat, peradaban berkembang, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga ikut naik,” ucapnya.
Rahmat juga memastikan gedung perpustakaan daerah akan dilengkapi berbagai fasilitas modern. Selain koleksi buku cetak, perpustakaan akan menyediakan layanan e-library dan akses buku digital. Fasilitas jaringan internet nirkabel juga disiapkan untuk mendukung aktivitas belajar.
“Kita punya e-library. Masyarakat tetap bisa mengakses buku digital. Spot Wi-Fi juga kita siapkan supaya pengunjung nyaman,” ujarnya.
Gedung perpustakaan ini dirancang sebagai ruang terbuka untuk berbagai komunitas. Rahmat membuka peluang bagi komunitas seni, budaya, media, hingga keilmuan untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang diskusi dan kegiatan positif.
“Silakan komunitas berkegiatan di sana. Buat konsep yang bagus. Perpustakaan ini milik bersama,” katanya.
Terkait peluncuran gedung perpustakaan, Rahmat menargetkan peresmian dilakukan pada tahun ini. Ia berharap kegiatan tersebut bisa terlaksana pada triwulan pertama sebagai momentum penguatan literasi di Kabupaten Serang.
“Insyaallah launching tahun ini. Saya berharap di triwulan pertama. Kita siapkan dengan matang karena ini momentum penting,” pungkasnya.
Dengan penjelasan tersebut, Rahmat berharap masyarakat dapat memahami bahwa anggaran Rp8,6 miliar justru mencerminkan efisiensi dan keberpihakan pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan literasi di Kabupaten Serang.***
