KILAS BANTEN – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Koordinator Wilayah Banten mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membenahi sejumlah persoalan yang dinilai masih dihadapi masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan dalam aksi memperingati HUT ke-26 Provinsi Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Minggu, 4 Oktober 2026.
Koordinator Wilayah Banten BEM SI, Sahid, mengatakan terdapat enam kelompok tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut.
Isunya mencakup beasiswa, kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan, dugaan jual beli kursi, kekeringan dan lingkungan, kesehatan serta mitigasi bencana, hingga pelibatan mahasiswa dan masyarakat.
Persoalan pendidikan menjadi salah satu perhatian utama BEM SI. Sahid mendorong Pemprov Banten membuat program beasiswa tingkat provinsi bagi mahasiswa dan anak muda.
“Kami mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk membuat program beasiswa Provinsi Banten bagi mahasiswa dan anak-anak muda,” ujar Sahid, Senin 5 Oktober 2026.
Menurut Sahid, program Satu Desa Satu Sarjana belum maksimal. Ia menilai Banten perlu memiliki program beasiswa tingkat provinsi seperti yang telah diterapkan di daerah lain.
Selain beasiswa, BEM SI menyoroti kesejahteraan guru dan fasilitas pendidikan. Sahid menilai guru honorer masih menghadapi persoalan kesejahteraan ekonomi.
Ia mencontohkan salah satu yayasan di Cikeusal yang sebelumnya memiliki 20 guru honorer, tetapi kini tersisa 10 orang.
“Mereka merasa pekerjaan tersebut belum bisa memenuhi kehidupan dan mensejahterakan secara ekonomi,” katanya.
BEM SI juga meminta pemerintah menindaklanjuti dugaan jual beli kursi di sejumlah sekolah di Kota Serang dan Kabupaten Serang.
Sahid menilai persoalan pendidikan di Banten perlu segera ditangani karena menurutnya berbagai masalah masih terus muncul.
“Selama 26 tahun Provinsi Banten berdiri, isu pendidikan ini tidak teruraikan dan tidak terselesaikan,” ujarnya.
Persoalan kekeringan dan lingkungan menjadi tuntutan berikutnya. BEM SI menyoroti kondisi di Cadasari, Pontang, dan sejumlah wilayah lain yang disebut terdampak kekeringan.
“Kami sering kali melakukan distribusi air kepada kampung-kampung yang terdampak kekeringan,” kata Sahid.
Di sektor kesehatan, BEM SI meminta pengawasan terhadap anggaran Dinas Kesehatan diperkuat.
Mereka juga mendorong peningkatan kesiapsiagaan pemerintah menghadapi potensi bencana di Banten.
“Ini harus segera diantisipasi, khususnya mitigasi, sosialisasi dan juga pembagian alat-alat kesehatan,” ujarnya.
Tuntutan lainnya adalah pelibatan mahasiswa dan masyarakat dalam proses penyelesaian persoalan di Banten.
Sahid berharap data, aspirasi, dan temuan yang disampaikan tidak berhenti sebagai bahan penerimaan, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret.
“Harapannya, aspirasi dan data-data serta temuan-temuan yang sudah kami sampaikan bisa terpenuhi dan dibenahi,” katanya.
BEM SI Banten menyatakan akan terus mengawal tindak lanjut atas tuntutan tersebut. Jika aspirasi mereka dinilai tidak direspons dan ditindaklanjuti, mereka membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan.
“Jika memang ini diabaikan, kami akan segera menggelar aksi jilid dua,” pungkas Sahid.***
