DEMA Fakultas Syariah “Kunjungan Parlemen” DPRD Banten: Dialog Soal Pendidikan dan Pengawasan Kebijakan
Mahasiswa DEMA Fakultas Syariah saat mengikuti sesi dialog Kunjungan Parlemen di Ruang Sidang Paripurna DPRD Banten, Jumat 12 Desember 2025KILAS BANTEN – DEMA Fakultas Syariah Kabinet Vikara Cakra melakukan Kunjungan Parlemen ke DPRD Provinsi Banten pada Jumat siang, 12 Desember 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna mulai pukul 13.30 WIB ini menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan legislatif daerah. Agenda tersebut bertujuan memperluas pemahaman politik hukum sekaligus membangun jembatan komunikasi antara kampus dan lembaga pemerintahan.
Rombongan mahasiswa disambut staf dan perwakilan anggota DPRD Banten. Mereka mengapresiasi semangat mahasiswa yang ingin mengkaji dinamika legislasi dan memahami proses pembentukan kebijakan publik.
Ketua DEMA Fakultas Syariah UIN SMH Banten, Misbahul Umam, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program edukasi publik. Ia menekankan pentingnya mahasiswa memahami proses lahirnya kebijakan daerah.
“Ruang parlemen bukan hanya tempat merumuskan aturan, tetapi juga ruang belajar bagi generasi muda untuk melihat bagaimana keadilan dan kepentingan masyarakat dituangkan dalam setiap kebijakan,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Wakil Ketua DEMA Fakultas Syariah, Sahit, menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan menengah di Banten yang dinilai membutuhkan evaluasi berkala. Ia menegaskan bahwa kualitas sarana pendidikan memengaruhi kualitas sumber daya manusia.
“Kualitas fasilitas sekolah menjadi fondasi pembentukan generasi unggul. Karena itu, DPRD Banten harus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas pendidikan di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Mahasiswa juga meminta DPRD memperkuat pengawasan terhadap Dinas Pendidikan Banten. Mereka menilai program bantuan pendidikan dan beasiswa harus diawasi secara ketat agar tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Usulan ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan tinggi dan mendorong peningkatan kualitas SDM Banten.
Selama kunjungan, mahasiswa mendapatkan paparan langsung mengenai fungsi legislasi, penganggaran, hingga pengawasan DPRD. Mereka juga mempelajari proses penyusunan perda yang melalui serangkaian pembahasan bersama pemerintah daerah. Pada sesi tanya jawab, berbagai isu ikut mencuat, mulai dari tata kelola anggaran, transparansi kebijakan, hingga urgensi reformasi pendidikan daerah.
Kendati demikian, Plt. Kepala Bagian Persidangan Aspirasi dan Humas DPRD Banten, Ibud Sihabudin, menyampaikan bahwa lembaganya siap terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa.
“DPRD Provinsi Banten mendorong mahasiswa terlibat dalam riset kebijakan, uji publik, dan forum legislasi. Perspektif akademik sangat penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah,” tegasnya.
