KILAS BANTEN – Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Kabupaten Serang untuk mempelajari strategi penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman terkait pengelolaan pemerintahan berbasis digital, pelayanan informasi publik, hingga sistem keamanan informasi daerah.
Kunjungan yang berlangsung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, Kecamatan Kragilan, itu juga membahas pengembangan layanan aplikasi, telematika, jaringan internet pemerintahan, serta berbagai inovasi yang telah diterapkan Diskominfo Kabupaten Serang dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang dipimpin Ketua Komisi I, Bimo Mahfudz Fudianto. Turut hadir anggota Komisi I, yakni Fikri Faiz Muhammad, M. Nur Rojab, H. Imam Sucipto, M. Rapiudin Akbar, dan Ria Nur Hijriah. Kehadiran mereka disambut Kepala Diskominfo Kabupaten Serang Surtaman bersama Sekretaris Dinas Febrian Ripera serta para kepala bidang di lingkungan Diskominfo.
Kepala Diskominfo Kabupaten Serang, Surtaman, mengatakan studi komparatif tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka dan berbasis teknologi.
“Alhamdulillah Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang melakukan studi komparatif ke Diskominfo Kabupaten Serang. Banyak hal yang kami diskusikan, mulai dari keterbukaan informasi publik, penyelenggaraan pelayanan aplikasi dan telematika, internet pemerintahan, hingga keamanan informasi daerah. Banyak ilmu yang bisa saling dibagikan,” ujar Surtaman, Selasa (7/7/2026).
Menurut Surtaman, kolaborasi semacam ini dapat memberikan manfaat bagi kedua daerah. Setiap pemerintah daerah memiliki pengalaman dan tantangan yang berbeda sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Tangerang juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Serang. Salah satu hal yang ditanyakan ialah apakah berbagai inovasi yang dijalankan berasal dari instruksi kepala daerah.
Menanggapi hal itu, Surtaman menegaskan bahwa pendampingan terhadap implementasi keterbukaan informasi merupakan tugas utama Diskominfo. Karena itu, pihaknya terus memberikan pembinaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), sekolah, hingga pemerintah desa tanpa harus menunggu arahan khusus dari kepala daerah.
“Diskominfo memiliki kewajiban melakukan pendampingan kepada seluruh OPD, sekolah hingga pemerintah desa dalam penerapan keterbukaan informasi publik. Itu merupakan bagian dari tupoksi kami dan tidak harus menunggu perintah bupati,” jelasnya.
Surtaman berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Bimo Mahfudz Fudianto, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan mencari referensi sekaligus mempererat hubungan antarlembaga yang selama ini menjadi mitra kerja.
“Hari ini kami dari DPRD Kabupaten Tangerang melaksanakan kunjungan kerja ke Diskominfo Kabupaten Serang karena merupakan mitra kerja kami. Tentunya kami untuk mencari ilmu-ilmu yang bisa kami terapkan di sana. Kedua, kami membangun jaringan komunikasi dengan Kabupaten Serang karena memang wilayahnya berdekatan dengan kami,” kata Bimo.
Ia mengaku memperoleh banyak masukan dari jajaran Diskominfo Kabupaten Serang, terutama mengenai mekanisme pelayanan informasi publik yang dinilai efektif dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu materi yang paling menarik perhatian, lanjut Bimo, adalah strategi Diskominfo Kabupaten Serang dalam menangani berbagai permohonan informasi publik, termasuk menyikapi surat-surat yang asal-usulnya belum jelas.
“Salah satunya bagaimana strategi beliau menghadapi, misalnya surat-surat siluman atau sejenisnya. Terkait respons permintaan informasi publik, itu tidak serta-merta, artinya beliau punya strategi sendiri bagaimana dalam melayani,” ujarnya.
Bimo menilai pengalaman tersebut layak menjadi bahan pembelajaran bagi DPRD maupun Diskominfo Kabupaten Tangerang. Ia berharap hasil kunjungan kerja tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan transparansi, pelayanan informasi publik, serta penguatan pemerintahan digital di Kabupaten Tangerang.***
