KILAS BANTEN – Pelaksanaan KKN Nusantara 2026 di Provinsi Banten dipastikan mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar dan Menteri Desa serta Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dijadwalkan hadir dalam acara pelepasan ribuan peserta KKN Nusantara pada 15 Juli 2026 di Kota Serang.
Kehadiran dua menteri tersebut menjadi sinyal kuat dukungan pemerintah terhadap program pengabdian mahasiswa yang tahun ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan desa sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal.
Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prof. Dr. KH. Muhammad Ishom, mengatakan kehadiran Menteri Agama dan Menteri Desa diharapkan mampu memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
Menurut Ishom, konsep KKN Nusantara 2026 telah diselaraskan dengan program Pembangunan Desa Tematik yang menjadi prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Melalui kolaborasi tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama RI yang telah memberikan kepercayaan kepada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai tuan rumah penyelenggaraan KKN Nusantara 2026.
“Kami siap menyambut para mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan yang akan melangsungkan kegiatan KKN Nusantara di Banten,” ujar Ishom, Selasa (7/7/2026).
Untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar, pihak kampus mengaku telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh hari. Koordinasi dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga tokoh adat di lokasi pelaksanaan KKN.
KKN Nusantara 2026 akan dipusatkan di sejumlah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kawasan adat Baduy Luar, Kabupaten Lebak. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki kekayaan budaya Sunda yang masih terjaga, tradisi yang kuat, serta nilai sejarah yang penting untuk dipelajari para mahasiswa.
Selama berada di lokasi pengabdian, peserta KKN diminta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat. Mahasiswa juga diwajibkan menghormati seluruh tradisi, norma, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat.
Ishom menegaskan bahwa pendekatan yang humanis menjadi salah satu kunci keberhasilan program pengabdian tersebut. Ia mengingatkan peserta agar menghilangkan berbagai stereotip terhadap masyarakat adat dan lebih mengedepankan sikap saling menghargai.
Selain melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, mahasiswa juga diharapkan mampu mempelajari nilai-nilai budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pengalaman tersebut dinilai akan menjadi bekal penting dalam membangun pemahaman mengenai keberagaman budaya Indonesia.
KKN Nusantara 2026 mengusung tema ekoteologis dan kurikulum cinta sebagai landasan utama pelaksanaan kegiatan. Tema tersebut menitikberatkan pada upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memperkuat penghormatan terhadap adat istiadat dan budaya masyarakat.
“Fokus utama pengabdian dengan tema ekoteologis dan kurikulum cinta ini adalah kemampuan menghargai adat istiadat serta budaya setempat. Jika nanti menemukan benda-benda yang disakralkan oleh masyarakat, jangan sesuka hati menyentuh atau membukanya. Harap dihormati karena itu bagian dari pelestarian penduduk setempat,” kata Ishom.
Pemilihan kawasan Baduy sebagai lokasi KKN juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas. Selain dikenal sebagai kawasan adat yang masih mempertahankan tradisi, wilayah tersebut kini semakin mudah dijangkau.
Pemerintah Provinsi Banten bahkan telah menyiapkan layanan transportasi gratis menuju kawasan Baduy guna mendukung kelancaran pelaksanaan KKN Nusantara 2026. Fasilitas tersebut diharapkan mempermudah mobilitas peserta selama mengikuti kegiatan pengabdian.
Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat adat, KKN Nusantara 2026 diharapkan menjadi lebih dari sekadar program pengabdian mahasiswa. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat pembangunan desa, melestarikan budaya lokal, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta memperkokoh nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.***
