KILAS BANTEN – Sedikitnya delapan hingga sembilan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Serang hingga kini masih berstatus disuspensi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penghentian sementara operasional tersebut dipastikan bukan dipicu oleh kualitas makanan yang disajikan, melainkan karena persoalan administrasi yang belum dipenuhi oleh pengelola.
Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, mengatakan jumlah dapur yang berstatus disuspensi terus berubah mengikuti hasil evaluasi yang dilakukan BGN. Karena itu, jumlahnya tidak selalu tetap setiap hari.
“Kalau di Kabupaten Serang saat ini jumlahnya di bawah 10. Bisa tujuh, delapan, atau sembilan karena setiap hari berubah,” kata Najib, Rabu (11/11/2026).
Menurut Najib, penyebab utama penghentian operasional sementara tersebut adalah ketidakpatuhan sejumlah kepala SPPG dalam menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Padahal, laporan tersebut kini menjadi syarat penting dalam mekanisme pencairan anggaran operasional.
Ia menjelaskan, BGN telah menerapkan kebijakan baru yang mewajibkan setiap kepala SPPG mengirimkan laporan penggunaan dana setiap hari. Laporan itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyalurkan tambahan anggaran atau top up operasional.
“Beberapa dapur yang disuspensi tidak memperoleh tambahan anggaran karena terlambat atau tidak menyampaikan LPDH sesuai ketentuan,” ujarnya.
Najib menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selama ini masih ditemukan pengelola yang belum disiplin karena menganggap insentif operasional tetap akan diterima meski kewajiban administrasi belum dipenuhi.
Kini mekanisme tersebut telah berubah. Besaran insentif disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani serta tingkat kepatuhan pengelola terhadap aturan administrasi yang berlaku.
Selain itu, BGN juga mengatur jumlah relawan di setiap dapur berdasarkan kapasitas layanan. Dapur yang melayani sekitar 3.000 penerima manfaat dapat melibatkan hingga 47 relawan. Sementara dapur dengan sekitar 1.500 penerima manfaat membutuhkan kurang dari 20 relawan.
Untuk memastikan seluruh ketentuan dijalankan, Pemerintah Kabupaten Serang bersama Satuan Tugas MBG mendapat mandat dari Kementerian Dalam Negeri dan BGN untuk memperketat pengawasan. Salah satu langkah yang akan dilakukan ialah inspeksi mendadak pada malam hari saat proses produksi makanan berlangsung.
“Kami akan melakukan inspeksi bersama BGN pada saat proses memasak berlangsung agar seluruh prosedur benar-benar dipenuhi,” tutur Najib.
Ia menyebutkan, beberapa dapur yang sempat disuspensi berada di wilayah Carenang, Cinangka, serta sejumlah kecamatan lainnya. Selama masa penghentian operasional, dapur tidak dapat menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat sehingga distribusi bantuan ikut tertunda.
Meski demikian, Najib memastikan status suspensi bukan keputusan permanen. Pengelola yang telah melengkapi administrasi dan memenuhi seluruh persyaratan akan menjalani proses verifikasi ulang oleh BGN sebelum kembali beroperasi.
“Kalau sudah melakukan perbaikan dan memenuhi seluruh persyaratan, nanti akan diverifikasi kembali oleh BGN. Biasanya prosesnya sekitar tiga sampai empat hari, tidak sampai berminggu-minggu,” katanya.
Najib berharap evaluasi tersebut menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola SPPG agar semakin disiplin dalam menjalankan standar operasional maupun kewajiban administrasi. Dengan kepatuhan yang lebih baik, Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Serang diharapkan dapat berjalan lancar sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal tanpa gangguan.***
