KILAS BANTEN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim hujan yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027.
Berbagai daerah yang berpotensi terdampak banjir dan longsor telah dipetakan sebagai bagian dari upaya menekan risiko bencana.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Aula Tb Syam’un, Lantai 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Rabu, 11 November 2026. Rapat ini melibatkan berbagai instansi guna menyatukan strategi penanganan bencana hidrometeorologi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengatakan koordinasi ini bertujuan menyamakan pemahaman setiap instansi mengenai tugas dan tanggung jawab ketika bencana terjadi.
“Kami melakukan rakor lintas sektor untuk menyamakan persepsi siapa yang bertugas apa. Hasilnya nanti akan diterapkan melalui apel kesiapsiagaan agar masyarakat mengetahui seluruh stakeholder telah memiliki strategi penanganan bencana, khususnya banjir,” ujar Ajat.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Kepala BPBD yang meminta seluruh pemerintah daerah menyiapkan personel, peralatan, serta strategi terpadu menghadapi musim penghujan.
Berdasarkan hasil pemetaan, BPBD menetapkan sejumlah wilayah dengan risiko banjir cukup tinggi. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Carenang, Binuang, Cikande, Tanara, dan Baros. Sementara itu, potensi longsor diperkirakan mengancam wilayah Kecamatan Padarincang dan Ciomas.
Selain kawasan tersebut, beberapa permukiman juga menjadi perhatian karena berulang kali terdampak banjir saat hujan deras. Di antaranya Perumahan Bumi Nagara Lestari di Kecamatan Kibin dan Bumi Ciruas Permai 1 di Kecamatan Ciruas.
Ajat mengatakan pemetaan tersebut menjadi dasar penyusunan sistem peringatan dini, patroli lapangan, hingga langkah evakuasi apabila debit sungai meningkat secara mendadak.
Menurutnya, banjir yang kerap terjadi di Kabupaten Serang dipengaruhi beberapa faktor. Pendangkalan sungai, penyempitan aliran air, serta saluran drainase yang tersumbat menjadi penyebab utama meningkatnya genangan di sejumlah wilayah.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) untuk melakukan normalisasi di sejumlah sungai, seperti Sungai Cisangu, Cikambul, Cikande, Binuang, dan Carita.
Selain normalisasi sungai, pemerintah daerah juga akan menerbitkan surat edaran bupati yang menginstruksikan pemerintah kecamatan dan desa mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan saluran air di lingkungan masing-masing agar aliran air tetap lancar saat hujan turun.
Untuk mendukung penanganan darurat, BPBD telah menyiapkan kendaraan logistik, pompa air, perahu karet, perahu fiber, hingga gergaji mesin. Dinas PUPR juga menyiagakan alat berat serta kendaraan operasional guna mempercepat penanganan apabila terjadi kerusakan tanggul sungai.
Ajat menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dunia usaha diharapkan ikut membantu penyediaan logistik darurat, sedangkan masyarakat diminta aktif mengikuti sosialisasi, mengenali potensi bahaya, serta memahami jalur evakuasi.
“Masyarakat harus menjadi subjek, bukan sekadar objek bencana. Jika warga memahami potensi risiko dan jalur penyelamatan, dampak bencana dapat ditekan semaksimal mungkin,” tegasnya.
Setelah rapat koordinasi ini, BPBD akan menggelar apel kesiapsiagaan, menempatkan personel di titik-titik rawan, menyebarkan surat edaran ke seluruh kecamatan, serta melakukan pemantauan debit sungai secara berkala hingga musim hujan berakhir pada Januari 2027. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus meminimalkan dampak banjir dan longsor di Kabupaten Serang.***
