KILAS BANTEN – Pemerintah Kabupaten Serang menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi buruh terkait usulan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Serang Tahun 2027 sebesar 15 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengawal usulan kenaikan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen agar dapat dibahas melalui mekanisme resmi Dewan Pengupahan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah saat menerima audiensi Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang pada Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Koordinator ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saefullah, memaparkan sejumlah alasan yang melandasi tuntutan kenaikan upah.
Menurutnya, penyesuaian UMK dan UMSK diperlukan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh beserta keluarganya.
Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan pemerintah daerah menyambut baik penyampaian aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari serikat pekerja akan dikawal hingga masuk ke pembahasan resmi bersama Dewan Pengupahan.
“Alhamdulillah hari ini kami baru saja menerima audiensi dari Asosiasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Kabupaten Serang,” ujar Ratu Rachmatuzakiyah, Kamis (12/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan buruh yang memilih menyampaikan aspirasi melalui jalur dialog.
Menurutnya, pemerintah daerah berkewajiban memastikan setiap usulan mendapat ruang pembahasan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apa yang disampaikan tadi tentu akan kami kawal,” katanya.
Meski demikian, Bupati menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan regulasi terbaru mengenai kebijakan pengupahan untuk tahun 2027. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah belum dapat menghitung besaran kenaikan UMK maupun UMSK secara resmi.
Walaupun demikian, ia menilai usulan kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen masih relevan untuk dibahas. Keputusan akhir nantinya tetap akan melalui mekanisme Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi secara komprehensif.
“Menurut saya kalau melihat dari kondisi saat ini sangat relevan. Namun, tetap ada Dewan Pengupahan. Nanti di sana akan dibahas secara detail karena ada perhitungan-perhitungan yang secara komprehensif akan dihitung,” ujarnya.
Selain persoalan besaran upah, ASPSB juga menyerahkan hasil survei independen mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Data tersebut disebut memiliki perbedaan dengan angka yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi hal itu, Bupati meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang segera berkoordinasi dengan BPS agar seluruh data yang digunakan dalam pembahasan pengupahan memiliki kesamaan dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi.
“Saya sampaikan kepada Bu Kadisnaker untuk mencoba mengomunikasikan dengan BPS sehingga nanti tidak ada miskomunikasi atau data yang salah,” ungkapnya.
Menurut Ratu Rachmatuzakiyah, peningkatan kesejahteraan pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Serang akan terus mengawal seluruh tahapan pembahasan usulan kenaikan UMK dan UMSK dengan tetap mengacu pada regulasi pemerintah pusat serta keputusan Dewan Pengupahan.
“Kami berkomitmen akan mengawal aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh dan serikat pekerja,” tegasnya.***
