Serang

Tolak Anak Korban Kekerasan Putus Sekolah, Pemkab Serang Buka Jalur Khusus Pendidikan dan Paket Kesetaraan

×

Tolak Anak Korban Kekerasan Putus Sekolah, Pemkab Serang Buka Jalur Khusus Pendidikan dan Paket Kesetaraan

Sebarkan artikel ini
Kepala DKBP3A Kabupaten Serang, Haerofiatna menyiapkan jalur khusus pendidikan dan sekolah kesetaraan bagi anak korban kekerasan. Simak strategi penanganan trauma dan mitigasinya.
Kepala DKBP3A Kabupaten Serang, Haerofiatna menyiapkan jalur khusus pendidikan dan sekolah kesetaraan bagi anak korban kekerasan. Simak strategi penanganan trauma dan mitigasinya.

KILAS BANTEN – Pemerintah Kabupaten Serang menjamin masa depan anak-anak yang menjadi korban kekerasan tidak terhenti di tengah jalan. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang menyiapkan akses pendidikan khusus.

Layanan ini mencakup fasilitasi perpindahan sekolah hingga keikutsertaan dalam program pendidikan kesetaraan Paket A, B, dan C.

Kepala DKBP3A Kabupaten Serang, Haerofiatna, menegaskan bahwa trauma fisik maupun psikologis sering kali memaksa anak menghentikan pendidikannya. Demi mengatasi persoalan ini, instansinya menggandeng Dinas Pendidikan untuk mendampingi seluruh anak terdampak.

Pemerintah daerah memberikan kebebasan bagi korban yang merasa tidak nyaman bertahan di lingkungan sekolah lama. DKBP3A siap memproses administrasi kepindahan siswa ke sekolah baru yang lebih kondusif.

“Kalau mereka mau pindah, kami bantu pindah sekolah atau mengikuti program Paket A, B, dan C. Kami fasilitasi melalui sinergi dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan,” kata Haerofiatna, Kamis (19/11/2026).

Langkah tersebut menjadi solusi konkret agar hak dasar anak atas pendidikan tetap terlindungi secara adil. Korban yang terlanjur putus sekolah mendapat kesempatan kembali menimba ilmu sesuai jenjangnya.

“Insyaallah, yang putus sekolah tetap kami arahkan untuk mengambil program Paket A, B, atau C,” tegas Haerofiatna menjelaskan komitmen instansinya.

Mitigasi Dini Berbasis Masyarakat

Selain memulihkan hak belajar korban, DKBP3A memperketat strategi pencegahan kekerasan sejak dari lingkup terkecil. Pengurus RT dan RW memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam memantau dinamika sosial masyarakat.

Baca Juga  Naker Fest 2026 Diserbu Ribuan Pencari Kerja, Pemkab Serang Buka 3.978 Lowongan untuk Tekan Pengangguran

Aparatur lingkungan terdekat dianggap lebih mudah mendeteksi perubahan perilaku anak maupun konflik tersembunyi di dalam rumah tangga. Kepekaan tetangga menjadi kunci utama sebelum kasus kekerasan berlanjut semakin parah.

“Mitigasinya, kami selalu mengingatkan RT dan RW selaku masyarakat terdekat. Yang bisa memantau mereka itu tetangga. Di dalam keluarga, kita tidak tahu siapa yang berperilaku baik, siapa yang berpotensi melakukan kekerasan, atau siapa yang sedang menghadapi tekanan,” ungkap Haerofiatna.

Komitmen Edukasi hingga Tingkat Bawah.

DKBP3A mengakui program sosialisasi keterlibatan RT dan RW belum sepenuhnya menjangkau seluruh kawasan pemukiman. Kendala ini mendorong instansi terkait memperluas jangkauan edukasi ke tingkat akar rumput secara masif.

“Ini yang belum kami sosialisasikan sampai ke sana. Keluarga ini tidak ada yang tahu kondisi di dalamnya. Karena itu, mitigasinya tetap dengan menginformasikan kepada aparatur paling bawah, yaitu RT dan RW,” paparnya.

Sinergi lintas instansi dan kepedulian publik menjadi pilar penting dalam memulihkan kondisi mental anak korban kekerasan. Layanan pendidikan yang adaptif diyakini mampu membangkitkan rasa percaya diri anak untuk menata masa depan yang lebih cerah.***

error: