KILAS BANTEN – Pemerintah Kabupaten Serang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diperkirakan meningkat pada musim penghujan 2026/2027.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi yang digelar di Pendopo Bupati Serang, Senin (16/11/2026).
Apel dipimpin langsung Bupati Serang Ratu Zakiyah dan dihadiri Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang.
Kegiatan ini melibatkan personel dari Polres Serang, Polresta Serang Kota, Kodim 0602/Serang, Kodim 0623/Cilegon, Basarnas Banten, BPBD Provinsi Banten, PMI, hingga berbagai organisasi relawan yang memiliki peran dalam penanganan kebencanaan.
Selain itu, hadir pula unsur ORARI, RAPI, TAGANA, Public Safety Center (PSC), BPBD Kabupaten Serang, Dinas Pemadam Kebakaran, serta perangkat daerah terkait. Setelah apel berlangsung, seluruh peserta mengikuti pemeriksaan pasukan dan pengecekan alat utama kesiapsiagaan untuk memastikan seluruh perlengkapan siap digunakan saat kondisi darurat.
Dalam keterangannya, Bupati Ratu Rachmatuzakiyah mengingatkan bahwa memasuki penghujung tahun, ancaman cuaca ekstrem harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat setiap wilayah memiliki tingkat kerawanan yang berbeda sehingga membutuhkan strategi penanganan yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah.
“Indonesia memiliki wilayah dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, dataran rendah, permukiman, daerah aliran sungai hingga perbukitan. Masing-masing wilayah membutuhkan langkah kesiapsiagaan yang berbeda sesuai potensi ancamannya,” ujar Ratu Rachmatuzakiyah.
Ia menjelaskan, potensi bencana yang perlu diwaspadai meliputi banjir, tanah longsor, angin kencang, pohon tumbang, hingga berbagai dampak lain yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan mengancam keselamatan warga.
Karena itu, ia menilai langkah pencegahan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah bersama seluruh instansi terkait diminta tidak menunggu bencana terjadi sebelum mengambil tindakan.
“Lebih baik kita mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi daripada harus bekerja dalam keterbatasan ketika bencana sudah berlangsung. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Bupati juga menginstruksikan BPBD, organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa untuk memperkuat pemantauan di wilayah rawan bencana. Sistem peringatan dini juga harus disampaikan kepada masyarakat secara cepat, jelas, dan mudah dipahami agar warga dapat mengambil langkah antisipasi lebih awal.
Selain kesiapan informasi, seluruh unsur penanggulangan bencana diminta memastikan personel, kendaraan operasional, alat evakuasi, logistik, sarana komunikasi, hingga kebutuhan dasar masyarakat benar-benar siap digunakan apabila kondisi darurat terjadi.
Menurutnya, kesiapan tersebut harus terlihat dalam tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar tertulis dalam laporan administrasi.
Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak. Dengan koordinasi yang kuat, kesiapan personel, serta dukungan peralatan yang memadai, pemerintah berharap proses penanganan dapat berlangsung cepat, tepat, terpadu, sekaligus mampu menekan risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat Kabupaten Serang.***






