Banten

Geger Wacana Pemindahan Badak Jawa, IKA UIN SMH Banten Minta Pemerintah Jangan Ambil Risiko Besar

×

Geger Wacana Pemindahan Badak Jawa, IKA UIN SMH Banten Minta Pemerintah Jangan Ambil Risiko Besar

Sebarkan artikel ini
Badak Jawa di habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon. IKA UIN SMH Banten menilai setiap rencana pemindahan satwa langka harus melalui kajian ilmiah yang komprehensif demi menjamin keselamatan spesies yang terancam punah.
Badak Jawa di habitat alaminya di Taman Nasional Ujung Kulon. IKA UIN SMH Banten menilai setiap rencana pemindahan satwa langka harus melalui kajian ilmiah yang komprehensif demi menjamin keselamatan spesies yang terancam punah.

KILAS BANTEN – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, terus memunculkan perhatian dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari Ikatan Keluarga Alumni (IKA) UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten yang mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengambil keputusan.

Ketua Umum IKA UIN SMH Banten, Husni Mubarok, menegaskan bahwa persoalan tersebut jauh lebih besar daripada sekadar memindahkan satwa langka.

Menurutnya, kebijakan itu menyangkut tanggung jawab negara dalam menjaga keanekaragaman hayati, identitas ekologis, serta warisan alam Indonesia yang selama ini melekat dengan kawasan Ujung Kulon.

Husni mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya mencari solusi untuk menyelamatkan Badak Jawa dari ancaman kepunahan. Gagasan menghadirkan habitat kedua dinilai dapat menjadi strategi konservasi jangka panjang guna mengurangi risiko apabila terjadi bencana alam, penyebaran penyakit, maupun ancaman lain yang berpotensi mengganggu populasi satwa tersebut.

Namun, ia mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus berlandaskan kajian ilmiah yang menyeluruh. Pemerintah juga diminta mempertimbangkan aspek ekologis, sejarah, sosial, hingga nilai kearifan lokal masyarakat Banten yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi Ujung Kulon.

“Setiap kebijakan harus disusun berdasarkan kajian ilmiah yang komprehensif. Pemerintah juga diminta tidak mengabaikan aspek ekologis, sejarah, sosial, serta kearifan lokal masyarakat Banten yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi Ujung Kulon,” ujar Husni, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, Ujung Kulon merupakan habitat alami sekaligus rumah historis Badak Jawa. Kawasan tersebut tidak hanya memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga menjadi simbol penting konservasi satwa langka di Indonesia. Oleh karena itu, keberlanjutan ekosistem Ujung Kulon harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

Husni juga mengingatkan bahwa proses pemindahan satwa liar memiliki tingkat risiko yang tinggi. Pemerintah harus memastikan kondisi kesehatan setiap individu badak, kemampuan beradaptasi di lingkungan baru, ketersediaan pakan dan sumber air, luas wilayah jelajah, hingga peluang berkembang biak sebelum memutuskan relokasi.

Baca Juga  Mapala Se-Banten Geram, Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Sebut Kebijakan Berisiko Besar bagi Satwa Langka

“Kita tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi bahwa suatu kawasan memiliki hutan luas sehingga otomatis cocok menjadi habitat Badak Jawa. Keselamatan setiap individu badak harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

IKA UIN SMH Banten juga meminta pemerintah membuka hasil kajian ilmiah kepada publik secara transparan. Organisasi tersebut menilai keterlibatan akademisi, peneliti, pakar konservasi, organisasi lingkungan, pemerintah daerah, hingga masyarakat lokal sangat penting agar kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain membahas habitat baru, IKA UIN SMH Banten mendorong pemerintah memperkuat perlindungan kawasan Ujung Kulon. Pengawasan terhadap perburuan liar, pemulihan ekosistem, penelitian berkelanjutan, pemanfaatan teknologi pemantauan satwa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi dinilai harus menjadi agenda utama.

Organisasi tersebut juga menyoroti Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang menetapkan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Menurut mereka, kebijakan itu perlu dievaluasi bahkan dicabut karena dinilai berpotensi mengancam habitat Badak Jawa dan tidak sejalan dengan semangat pelestarian lingkungan.

Husni menegaskan, status Ujung Kulon sebagai Taman Nasional, Situs Warisan Dunia UNESCO, sekaligus habitat satu-satunya Badak Jawa di alam liar harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Ia berharap konservasi Badak Jawa tetap menjadi tanggung jawab nasional dan tidak berubah menjadi kepentingan antardaerah.

“Badak Jawa bukan hanya kebanggaan Banten, tetapi juga kekayaan Indonesia dan warisan dunia. Menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama,” tutup Husni.***

error: