May Day 2026 di Banten, PMII Bongkar Krisis Pendidikan dan Nasib Buruh yang Terabaikan
Ratusan massa PMII Banten menggelar aksi May Day 2026 di Perempatan Ciceri, Kota Serang, menyoroti isu buruh dan krisis pendidikan, di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Sabtu, 2 Mei 2026 (Dok. Kilas Banten)KILAS BANTEN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten turun ke jalan pada peringatan May Day 2026. Aksi ini berlangsung di Perempatan Ciceri, Kota Serang, Sabtu, 2 Mei 2026. Mereka mengangkat dua isu utama sekaligus, yakni persoalan ketenagakerjaan dan krisis pendidikan yang dinilai belum tertangani serius oleh pemerintah.
Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Aksi Dedi Setiawan dan diikuti sekitar 380 hingga hampir 400 peserta dari berbagai cabang PMII di Banten. Massa datang dari sejumlah daerah, seperti Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Serang, Cilegon, hingga Kabupaten Serang.
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Banten, Winah Setiawati, menilai pemerintah seolah menampilkan kondisi yang stabil.
Namun, menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ia menyebut masih banyak persoalan mendasar yang belum mendapat perhatian serius.
“Negara seolah mempertontonkan bahwa kondisi buruh dan pendidikan baik-baik saja. Padahal faktanya, arah kebijakan pendidikan tidak jelas dan nasib buruh juga tidak menentu,” ujar Winah.
PMII secara sengaja menggabungkan isu pendidikan dan buruh dalam aksi ini. Organisasi tersebut menilai kedua persoalan itu saling berkaitan dan membutuhkan penanganan komprehensif. Mereka melihat kebijakan yang ada masih belum menyentuh akar masalah.
Di sektor pendidikan, PMII menyoroti tingginya angka putus sekolah di sejumlah wilayah di Banten. Berdasarkan data lapangan yang mereka himpun, terdapat hampir 200 anak putus sekolah di Kabupaten Serang dan Lebak.
Winah menyatakan pihaknya telah berupaya menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah, termasuk melalui audiensi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Dinas Pendidikan. Namun, respons yang diterima dinilai belum memadai.
“Kami sudah koordinasi dengan sejumlah OPD, termasuk Dinas Pendidikan. Tapi niat baik kami untuk menyelaraskan data dan solusi tidak ditanggapi dengan serius,” katanya.
Ia menambahkan, data yang dimiliki PMII merupakan hasil pemantauan langsung di lapangan. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
Selain pendidikan, isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan utama. PMII Banten menyampaikan lima tuntutan terkait kondisi buruh. Salah satunya adalah praktik pungutan liar yang masih terjadi dalam proses rekrutmen tenaga kerja.
PMII juga menyoroti persoalan upah yang dinilai belum sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Mereka menilai kondisi ini merugikan pekerja dan mencerminkan lemahnya pengawasan.
“Sistem outsourcing juga menjadi perhatian kami. Ini bukan solusi, justru memperpanjang masalah ketenagakerjaan yang tidak kunjung selesai,” ujar Winah yang merupakan Alumni UIN SMH Banten.
Tak hanya itu, PMII turut mengangkat isu lingkungan. Mereka menilai sejumlah perusahaan belum mematuhi analisis dampak lingkungan dalam operasionalnya. Hal ini dinilai berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Banyak pabrik mengabaikan dampak lingkungan. Akibatnya tanah rusak, banjir terjadi, dan masyarakat kesulitan beraktivitas,” kata Winah.
Dalam aksinya, PMII mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih responsif terhadap kondisi nyata di masyarakat. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan.
“Pemerintah harus melek. Kami ini organisasi advokasi yang turun langsung ke masyarakat dan memiliki data valid. Seharusnya ini bisa diakomodasi,” tegasnya.
Winah menekankan bahwa PMII tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Namun, menurutnya, berbagai masukan tersebut belum ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah.
“Kami tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengadvokasi dan membuka fakta ke publik bahwa masalah ini nyata dan belum terselesaikan,” ujarnya.
PMII memastikan akan terus mengawal isu putus sekolah, kondisi infrastruktur pendidikan, hingga praktik ketenagakerjaan yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi May Day 2026 ini menjadi pengingat bahwa persoalan buruh dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Melalui aksi ini, PMII berharap ada perubahan nyata dan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut hingga ada solusi konkret di lapangan.***
