Wagub Dimyati Bongkar Persoalan Data Banten, Pemprov dan BPS Diminta Rapat Tiap Bulan Demi Kebijakan Tepat Sasaran
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana untuk membahas penguatan data pembangunan dan sinkronisasi kebijakan daerah.KILAS BANTEN – Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menegaskan pentingnya data yang akurat dan detail dalam menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Banten memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui forum diskusi rutin setiap bulan.
Permintaan tersebut disampaikan Dimyati saat menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, bersama jajaran di lingkungan Pemprov Banten.
Menurut Dimyati, data statistik tidak cukup hanya disampaikan dalam bentuk gambaran umum seperti laporan triwulan. Pemerintah daerah membutuhkan data yang lebih rinci agar mampu membaca kondisi riil masyarakat secara menyeluruh.
“Kalau yang disampaikan BPS dalam setiap rilis triwulan itu kan hanya data gambaran umum, tapi di diskusi itu saya minta disampaikan secara terperinci,” kata Dimyati, Minggu, 10 Mei 2026.
Ia menjelaskan, data yang detail sangat penting untuk menentukan sektor prioritas yang membutuhkan penanganan cepat maupun program pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan laporan administratif dalam mengambil kebijakan. Data yang digunakan harus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat.
“Sehingga kita bisa memilih, sektor mana yang membutuhkan penanganan cepat dan sektor mana saja yang butuh penanganan berkelanjutan,” ujarnya.
Dimyati menilai sinkronisasi data menjadi kebutuhan mendesak di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan anggaran daerah. Ia mengatakan setiap kepala daerah saat ini dituntut mampu menyusun program yang tepat sasaran sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain itu, program pembangunan daerah juga harus sejalan dengan agenda nasional dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, Dimyati meminta adanya komunikasi yang lebih intens antara Pemprov Banten dan BPS agar seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Makanya, saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan begitu saja. Tapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dimyati juga menyoroti pentingnya validasi terhadap sejumlah indikator ekonomi strategis seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga inflasi.
Ia menilai pemerintah harus memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
“Apakah pertumbuhan ekonomi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk angka pengangguran yang berkurang, inflasi dan sebagainya,” katanya.
Selain membahas penguatan data pembangunan, Dimyati juga mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 yang mulai dilaksanakan sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Dalam simulasi tersebut, ia menjawab sejumlah pertanyaan dari petugas sensus sebagai bentuk dukungan terhadap program pendataan ekonomi nasional.
Dimyati turut mengajak masyarakat Banten untuk bersikap terbuka dan jujur saat mengikuti sensus ekonomi. Menurutnya, keterbukaan masyarakat sangat penting agar pemerintah memperoleh gambaran ekonomi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia juga memastikan kerahasiaan data masyarakat akan tetap dijaga sesuai aturan yang berlaku.
“Karena kerahasiaan data itu akan terjamin,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Banten, Yusniar Juliana, menyambut positif usulan pertemuan rutin antara BPS dan Pemprov Banten.
Menurut Yusniar, komunikasi yang intens akan memperkuat implementasi program Satu Data Indonesia sekaligus membantu pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih akurat dan terukur.
“BPS itu seperti kompas, di mana ia harus bisa memberikan akurasi data yang kuat,” kata Yusniar.
Ia menilai sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan BPS menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembangunan di Provinsi Banten.
Karena itu, pihaknya siap mendukung langkah Pemprov Banten dalam membangun sistem data yang lebih detail, modern, dan terintegrasi.
“Maka dari itu, ketika ada ide untuk dilakukan pertemuan rutin kami sangat menyambut baik,” ujarnya.
Penguatan kolaborasi antara Pemprov Banten dan BPS dinilai menjadi langkah penting agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan data yang akurat dan valid, pemerintah diharapkan mampu menyusun program yang lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga Banten.***
