Pemprov Banten Gandeng BEM Jadi Mitra Pembangunan, Mahasiswa Diminta Tak Hanya Mengkritik tapi Hadir Membawa Solusi
Kepala Kesbangpol Banten Novriyadi Purwansyah menghadiri pelantikan Pengurus BEM Banten Bersatu Periode 2026–2027 di Universitas Serang Raya, Kota Serang, sekaligus mengajak mahasiswa menjadi mitra strategis pembangunan daerah.KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten mengajak kalangan mahasiswa untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan daerah. Melalui kolaborasi yang erat dengan pemerintah, mahasiswa diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi kritik, tetapi juga mampu menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Pelantikan Pengurus BEM Banten Bersatu Periode 2026–2027 yang dirangkaikan dengan diskusi publik di Gedung Universitas Serang Raya (Unsera), Kota Serang.
Gubernur Banten Andra Soni yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten, Novriyadi Purwansyah, menegaskan bahwa organisasi mahasiswa memiliki posisi penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan dan kebijakan publik.
Menurut Novriyadi, mahasiswa merupakan aset bangsa sekaligus agen perubahan yang selama ini berkontribusi menjaga nilai demokrasi. Namun, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut mahasiswa untuk berperan lebih luas dengan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Forum seperti ini bukan sekadar seremoni pelantikan organisasi kemahasiswaan, tetapi juga menjadi ruang dialog, ruang intelektual, dan ruang kolaborasi antara mahasiswa dengan pemerintah dalam membangun Provinsi Banten yang semakin maju,” kata Novriyadi, Minggu, 14 Juni 2026.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan. Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah Program Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKH swasta pada Tahun Ajaran 2025–2026.
Program tersebut telah memberikan manfaat kepada 60.705 siswa yang tersebar di 801 sekolah swasta di seluruh wilayah Provinsi Banten. Menurut Novriyadi, kebijakan itu merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi muda yang unggul.
“Program ini bukan sekadar membebaskan biaya sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi Banten yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” ujarnya.
Selain program sekolah gratis, Pemprov Banten juga memperluas akses pendidikan melalui pengembangan Sekolah Rakyat bagi masyarakat kurang mampu. Saat ini, terdapat empat lokasi Sekolah Rakyat yang tersebar di Kota Serang, dua titik di Kabupaten Lebak, dan Kota Tangerang Selatan.
Pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, transformasi digital pembelajaran, perluasan beasiswa, hingga pengembangan riset dan inovasi.
Sementara itu, Koordinator Umum Aliansi BEM Banten Bersatu, Suci Indah Lestari, menegaskan bahwa konsolidasi mahasiswa lintas perguruan tinggi menjadi langkah penting untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan publik, terutama di sektor pendidikan.
Ia memastikan BEM Banten Bersatu tetap menjaga independensi gerakan mahasiswa. Meski demikian, pihaknya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, kritis, sekaligus konstruktif demi kepentingan masyarakat.
“Konsolidasi ini adalah bukti bahwa mahasiswa Banten siap mengambil peran strategis dalam mengawal pendidikan. Kami tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi sebagai kekuatan perubahan yang akan terus mengawal, mengkritisi, dan memberikan solusi terhadap kebijakan pemerintah,” ujar Suci.
Menurutnya, berbagai gagasan yang lahir dalam diskusi publik akan disusun menjadi rekomendasi kebijakan. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi Banten sebagai bentuk kontribusi nyata mahasiswa terhadap pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim, jajaran Polda Banten, unsur pemerintah daerah, akademisi, serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Banten. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa sinergi antara pemerintah dan mahasiswa diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan Banten di masa mendatang.***
