Anggaran Dipangkas, Proyek Infrastruktur Kabupaten Serang Tersendat, Sejumlah Jembatan Baru Hanya Rampung Setengah
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, Mochamad Ronny NatadiprajaKILAS BANTEN – Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Serang. Sejumlah pembangunan jalan dan jembatan yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 2026 kini harus mengalami penyesuaian. Bahkan, beberapa proyek jembatan hanya mampu diselesaikan hingga tahap awal dan menunggu kelanjutan anggaran pada tahun berikutnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang, Mochamad Ronny Natadipraja, mengatakan pihaknya saat ini mengelola sekitar 100 paket pekerjaan yang tersebar di berbagai wilayah.
“Kalau pembangunan jalan kurang lebih ada 12 paket. Jembatan ada enam paket. Kemudian rehabilitasi kantor kecamatan ada dua lokasi. Penataan fasilitas umum atau alun-alun ada di tiga lokasi,” ujar Ronny, Sabtu (4/7/2026).
Selain pembangunan jalan, jembatan, rehabilitasi kantor kecamatan, dan penataan ruang publik, DPUPR juga mengerjakan sejumlah proyek lain. Namun, Ronny mengakui jumlah paket pekerjaan yang cukup banyak membuatnya tidak mengingat seluruh rinciannya secara detail.
Di tengah banyaknya proyek yang berjalan, kebijakan efisiensi anggaran memaksa pemerintah daerah mengurangi volume pekerjaan pada sejumlah proyek. Dampak paling besar terjadi pada pembangunan jembatan karena membutuhkan biaya yang relatif tinggi dibandingkan proyek lainnya.
Ronny menjelaskan, beberapa jembatan yang semula dirancang selesai dalam satu tahap kini hanya bisa dikerjakan sebagian. Pekerjaan baru mencakup pembangunan abutment atau pondasi penyangga, sementara pemasangan gelagar belum dapat dilakukan karena keterbatasan anggaran.
“Ada, betul. Seperti yang di jembatan contohnya. Yang tadinya harusnya tuntas dengan anggaran yang tersedia, sekarang setengah dulu. Jadi belum tuntas. Hanya bisa abutment-nya saja, gelagarnya belum,” katanya.
Menurut Ronny, kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena jembatan merupakan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Keberadaan jembatan juga menjadi penunjang utama distribusi barang, aktivitas ekonomi, hingga akses warga menuju berbagai fasilitas pelayanan publik.
Ia menambahkan, DPUPR akan mengupayakan agar proyek-proyek yang tertunda kembali memperoleh alokasi anggaran sehingga pembangunan dapat dilanjutkan sampai selesai.
Beberapa proyek jembatan yang terdampak efisiensi anggaran berada di wilayah Kadu Beureum dan Kecamatan Tirtayasa. Kedua lokasi tersebut menjadi contoh proyek yang harus dikerjakan secara bertahap akibat keterbatasan dana.
“Yang saya ingat ada di Kadu Beureum, kemudian di Tirtayasa. Itu yang saya ingat,” ungkap Ronny.
Pengurangan volume pekerjaan membuat target penyelesaian proyek ikut bergeser. Sejumlah pembangunan yang semula direncanakan rampung dalam satu tahun kini diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama hingga anggaran tambahan tersedia.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Serang menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan seluruh proyek yang telah dimulai. Infrastruktur jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas karena berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
DPUPR Kabupaten Serang berharap dukungan anggaran pada tahun mendatang dapat mempercepat penyelesaian proyek-proyek yang masih tertunda. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat dan aset yang telah dibangun tidak dibiarkan mangkrak. Pemerintah daerah juga memastikan seluruh proyek akan diteruskan sesuai kemampuan keuangan daerah agar hasil pembangunan tetap memberikan manfaat maksimal bagi warga Kabupaten Serang.***
