Sachrudin “Sekolahkan” Pejabat Pemkot Tangerang, Era Pejabat Gagap Bicara Disebut Harus Berakhir
Wali Kota Tangerang Sachrudin saat membuka Pelatihan Komunikasi Publik bagi pimpinan perangkat daerah di Gedung Graha Bhakti Karya, TangerangKILAS BANTEN – Pemerintah Kota Tangerang mulai bergerak serius membenahi kemampuan komunikasi para pejabat daerah di tengah derasnya arus informasi digital. Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menegaskan bahwa pejabat pemerintahan tidak lagi cukup hanya bekerja di balik meja. Mereka juga harus mampu berbicara dengan baik di ruang publik agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Pesan itu disampaikan Sachrudin saat membuka Pelatihan Komunikasi Publik bagi Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2026 yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di Gedung Graha Bhakti Karya, Tangerang.
Dalam sambutannya, Sachrudin menyoroti perubahan besar pola komunikasi masyarakat di era digital. Informasi kini bergerak sangat cepat melalui media sosial dan platform digital. Situasi tersebut membuat pemerintah harus lebih terbuka, responsif, dan mampu menjelaskan kebijakan secara jelas kepada publik.
“Kita hidup di era keterbukaan informasi. Masyarakat sangat cepat menerima dan merespons berbagai informasi, sehingga para pejabat pemerintah harus mampu membangun komunikasi yang baik, adaptif, dan menenangkan,” kata Sachrudin, Minggu, 17 Mei 2026.
Menurut dia, komunikasi publik kini menjadi salah satu elemen penting dalam pelayanan pemerintahan. Kesalahan menyampaikan informasi dinilai dapat memicu polemik, kesalahpahaman, hingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Karena itu, Sachrudin meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah tidak hanya fokus pada administrasi dan program kerja. Mereka juga harus mampu hadir sebagai komunikator publik yang humanis dan mampu menjelaskan kebijakan secara sederhana.
“Pemimpin hari ini tidak cukup hanya bekerja dengan baik, tetapi juga harus mampu menjelaskan kebijakan dan program kepada masyarakat secara humanis, solutif, dan penuh empati,” ujarnya.
Pelatihan komunikasi publik tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkot Tangerang menghadapi tantangan era digital. Pemerintah menilai pola komunikasi birokrasi lama sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin kritis dan aktif di media sosial.
Melalui pelatihan itu, para pejabat diharapkan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih cepat, tepat, dan efektif saat menghadapi berbagai persoalan publik. Pemerintah juga ingin memperkuat hubungan antara birokrasi dan masyarakat melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka dan mudah dipahami.
Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi dari Universitas Bina Nusantara atau Binus sebagai tenaga pengajar. Dekan Fakultas Komunikasi Digital, Hotel, dan Pariwisata Binus, Dr. Yanti, mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang yang dinilai progresif dalam meningkatkan kualitas komunikasi pejabat daerah.
Menurut Yanti, pendekatan pelatihan berbasis mentoring kelompok kecil atau small group menjadi metode yang efektif untuk pejabat pemerintahan. Metode tersebut memungkinkan peserta belajar dari pengalaman nyata dan studi kasus yang dekat dengan persoalan pelayanan publik.
“Para pimpinan membutuhkan pendekatan pembelajaran yang tidak hanya teoritis, tetapi juga berbasis pengalaman dan studi kasus nyata yang dekat dengan dinamika pelayanan publik,” jelasnya.
Yanti menilai kemampuan komunikasi publik kini menjadi kompetensi wajib bagi seorang pemimpin pemerintahan. Di tengah masyarakat yang semakin kritis, pejabat publik dituntut mampu menjelaskan kebijakan dengan bahasa yang mudah dipahami serta tidak menimbulkan multitafsir.
Langkah Pemkot Tangerang ini dinilai sebagai upaya membangun pemerintahan yang lebih transparan dan responsif. Pemerintah berharap para pimpinan perangkat daerah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi sekaligus memperkuat sinergi dengan masyarakat.
Di era digital yang bergerak serba cepat, kemampuan menyampaikan informasi secara tepat menjadi salah satu kunci keberhasilan pelayanan publik. Pemkot Tangerang menilai komunikasi yang baik tidak hanya mampu meredam kesalahpahaman, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.***
