Serang

Betonisasi Jalan Lima Perumahan Kota Serang Dikebut Pakai Dana APBD Perubahan 2026

×

Betonisasi Jalan Lima Perumahan Kota Serang Dikebut Pakai Dana APBD Perubahan 2026

Sebarkan artikel ini
Proses pengerjaan betonisasi jalan lingkungan di kawasan Perumahan Persada Banten, Kota Serang.
Proses pengerjaan betonisasi jalan lingkungan di kawasan Perumahan Persada Banten, Kota Serang.

KILAS BANTEN – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai mengebut proyek perbaikan jalan lingkungan di lima kawasan perumahan menggunakan kucuran APBD Perubahan 2026.

Kelima lokasi permukiman yang disasar program peningkatan infrastruktur ini meliputi Perumahan Persada Banten, Citra Gading, Serang Hijau, Puri Anggrek, dan Kelapa Gading.

Saat ini, pengerjaan fisik tengah difokuskan di Perumahan Persada Banten, Kecamatan Walantaka.

Pemerintah melakukan betonisasi jalan sepanjang 61,5 meter dengan lebar sembilan meter yang ditargetkan rampung dalam waktu 60 hari kalender.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Serang, Arif Rahman Hakim, menyebut proyek di titik tersebut ditopang ketersediaan dana sekitar Rp350 juta.

“Pada APBD Perubahan tahun ini, ada lima kawasan perumahan yang mendapatkan penanganan jalan lingkungan. Lokasinya meliputi Persada Banten, Citra Gading, Serang Hijau, Puri Anggrek, dan Kelapa Gading,” ujar Arif pada Senin, 9 November 2026.

Baca Juga  Meski Curah Hujan Tinggi, Struktur Bendungan Sindangheula Dinyatakan Aman

Arif menjelaskan, penanganan jalan lingkungan dikerjakan secara bertahap dengan melihat urgensi kondisi infrastruktur dan ketersediaan anggaran.

Pihaknya memastikan sudah menyusun perencanaan lanjutan agar kualitas jalan permukiman bisa ditingkatkan secara menyeluruh.

“Rencana pembangunan lanjutan di kawasan Persada Banten diperkirakan mencapai panjang sekitar 500 meter. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp2 miliar,” katanya.

Di sisi lain, Wali Kota Serang Budi Rustandi menegaskan pembangunan jalan lingkungan ini merupakan bentuk timbal balik atas kewajiban yang ditunaikan warga.

“Anggaran yang digunakan untuk pembangunan ini berasal dari pajak masyarakat,” tegas Budi.

Ia memastikan jajarannya akan terus mengoptimalkan alokasi dana daerah agar perbaikan fasilitas publik bisa menyentuh langsung ke tingkat lingkungan.

“Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengembalikannya dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan warga,” pungkasnya. (ADV)

error: