KILAS BANTEN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mendesak agar rekayasa lalu lintas untuk kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) di jalur Serdang-Bojonegara-Merak (SBM) segera diberlakukan.
Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi kemacetan panjang yang selama ini terjadi di kawasan Kramatwatu hingga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Zaldi Dhuhana, mengatakan persoalan kepadatan kendaraan di jalur tersebut telah menjadi perhatian serius Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah.
Pemerintah daerah kini terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Polres Cilegon agar skema pengaturan kendaraan berat dapat segera berjalan.
“Supaya tensi kemacetan di sana bisa dikurangi,” ujar Zaldi, Selasa (10/11/2026).
Menurut Zaldi, penundaan penerapan rekayasa lalu lintas berpotensi membuat antrean kendaraan semakin panjang. Kondisi tersebut juga berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat yang menggunakan jalur Kramatwatu sebagai akses utama.
Kemacetan di kawasan tersebut menjadi sorotan setelah sejumlah kejadian kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar. Salah satunya kecelakaan truk ODOL yang menimbulkan korban jiwa dan memicu kekhawatiran warga sekitar.
Zaldi menjelaskan, salah satu penyebab meningkatnya kepadatan adalah banyaknya kendaraan berat yang keluar melalui akses Serang Barat. Padahal, jalur tersebut bukan satu-satunya pilihan bagi kendaraan industri menuju kawasan pelabuhan dan industri.
“Hal itu sudah menjadi perhatian kepala daerah agar bisa segera dilaksanakan,” katanya.
Dalam rencana rekayasa lalu lintas, kendaraan ODOL nantinya tidak diperbolehkan melintas pada waktu tertentu, terutama saat jam sibuk. Pemerintah menyiapkan pembatasan operasional mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WIB serta pukul 15.00 hingga 19.00 WIB.
Pada jam tersebut, kendaraan dengan muatan berlebih akan diarahkan untuk berhenti sementara di lokasi yang telah disiapkan. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran arus kendaraan masyarakat dan mengurangi penumpukan di ruas jalan utama.
Namun, penerapan aturan tersebut masih menunggu kesiapan fasilitas pendukung. Pemkab Serang perlu menyiapkan kantong parkir serta pos pengawasan yang akan melibatkan petugas Dinas Perhubungan dan kepolisian.
“Anggarannya sedang disusun. Nantinya petugas akan mengarahkan truk ODOL masuk ke kantong parkir saat jam sibuk. Setelah itu mereka baru diperbolehkan melintas,” jelas Zaldi.
Ia menilai aturan waktu operasional kendaraan berat yang saat ini berlaku masih belum cukup efektif. Berdasarkan ketentuan keputusan gubernur, kendaraan berat masih dapat beroperasi mulai pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.
Karena itu, Pemkab Serang bersama Polres Cilegon dan Dinas Perhubungan Provinsi Banten mendorong adanya simulasi pengaturan baru. Pemerintah berharap skema tersebut dapat menemukan pola terbaik untuk mengurangi kepadatan kendaraan di jalur SBM.
Zaldi menegaskan, persoalan truk ODOL bukan masalah yang baru muncul. Aktivitas kendaraan berat selama bertahun-tahun telah memberikan dampak terhadap kondisi lalu lintas dan kenyamanan warga.
Meski kewenangan utama berada di tingkat pemerintah provinsi, Pemkab Serang tetap meminta agar proses simulasi segera dilakukan karena masyarakat Kabupaten Serang menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
“Memang kewenangannya berada di pemerintah provinsi. Namun masyarakat yang terdampak adalah warga Kabupaten Serang, sehingga kami ingin proses simulasi ini bisa segera dilaksanakan,” ujarnya.
Pemkab Serang berharap penerapan rekayasa lalu lintas tersebut menjadi langkah awal untuk mengurai kemacetan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, serta menekan potensi kecelakaan akibat kendaraan ODOL di jalur SBM dan kawasan Kramatwatu.***
