KILAS BANTEN – Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Pandeglang menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah memindahkan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur.
Organisasi tersebut meminta pemerintah menunda kebijakan itu hingga seluruh hasil kajian ilmiah dan evaluasi relokasi sebelumnya disampaikan secara terbuka kepada publik.
Ketua PC GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Ahmad Sahal Mahfudz, menegaskan bahwa penyelamatan Badak Jawa merupakan tanggung jawab bersama.
Namun, menurutnya, setiap kebijakan konservasi harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang matang, transparan, dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.
Sahal mengatakan pemerintah perlu menjelaskan secara rinci alasan ilmiah di balik rencana relokasi, kesiapan habitat baru, hingga potensi risiko yang dapat muncul selama proses pemindahan satwa yang berstatus sangat terancam punah tersebut.
Menurutnya, pengalaman relokasi Badak Jawa bernama Musofa pada November 2025 harus menjadi bahan evaluasi utama. Saat itu, Musofa dipindahkan ke fasilitas Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang masih berada di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, satwa tersebut dilaporkan mati dua hari setelah proses pemindahan, tepatnya pada 7 November 2025.
Kementerian Kehutanan sebelumnya menjelaskan bahwa Musofa telah mengalami penyakit kronis dan infeksi parasit sebelum dipindahkan sehingga kematiannya tidak dapat langsung dikaitkan dengan proses relokasi. Meski demikian, GP Ansor Pandeglang menilai kejadian tersebut tetap harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Keterbukaan sangat penting agar setiap keputusan benar-benar didasarkan pada hasil evaluasi dan kajian ilmiah, bukan sekadar mengejar pelaksanaan program,” ujar Sahal, Sabtu, 14 November 2026.
GP Ansor meminta pemerintah membuka hasil pemeriksaan kesehatan Musofa sebelum relokasi, prosedur penanganan yang dilakukan, sistem pengawasan selama pemindahan, hingga rekomendasi yang dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan konservasi di masa mendatang.
Wacana relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki. Salah satu pertimbangannya adalah mengantisipasi ancaman bencana alam yang berpotensi mengganggu keberlangsungan populasi Badak Jawa di Ujung Kulon.
Namun, GP Ansor Pandeglang menilai ancaman bencana tidak otomatis menjadikan relokasi sebagai satu-satunya solusi. Pemerintah harus mampu membuktikan bahwa habitat tujuan benar-benar memiliki daya dukung ekologis yang memadai, aman bagi kelangsungan hidup Badak Jawa, serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem setempat.
Selain itu, organisasi tersebut meminta pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Penguatan pengawasan kawasan, mitigasi bencana, perlindungan ekosistem, serta penanganan berbagai ancaman terhadap satwa liar dinilai menjadi langkah yang tidak boleh diabaikan.
GP Ansor juga menyoroti rencana pembiayaan pengelolaan taman nasional yang melibatkan investor dan lembaga donor.
Menurut Sahal, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka mekanisme kerja sama tersebut, termasuk pihak yang terlibat, hak dan kewajiban masing-masing, serta jaminan bahwa kepentingan konservasi tetap menjadi prioritas utama.
Ia menegaskan organisasinya tidak menuduh adanya agenda tertentu di balik rencana relokasi tersebut. Namun, keterlibatan investor dalam pengelolaan kawasan konservasi tetap harus diawasi publik agar tidak membuka peluang eksploitasi sumber daya alam maupun melemahkan perlindungan kawasan.
Sebagai satu-satunya habitat alami Badak Jawa yang masih tersisa di dunia, Taman Nasional Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi sekaligus menjadi kebanggaan Kabupaten Pandeglang. Karena itu, GP Ansor meminta pemerintah melibatkan pemerintah daerah, akademisi, masyarakat sekitar, pegiat lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait masa depan konservasi Badak Jawa.
Sahal menegaskan bahwa sikap GP Ansor Pandeglang bukanlah bentuk penolakan terhadap upaya penyelamatan Badak Jawa.
“GP Ansor Pandeglang mendukung seluruh langkah konservasi yang dilaksanakan secara hati-hati, transparan, bertanggung jawab, serta berpijak pada kepentingan pelestarian satwa dan habitat alaminya,” tutupnya.***
