Panitia Masjid Raya Al-A’zhom Kota Tangerang menyiapkan ribuan kupon daging kurban untuk masyarakat menjelang perayaan Iduladha 1447 Hijriah.KILAS BANTEN – Dalam sejarah Islam, kekuasaan tidak pernah diposisikan sebagai alat kemewahan ataupun panggung pencitraan. Nabi Muhammad Saw mengajarkan bahwa jabatan adalah amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan rakyat. Karena itu, penguasa yang menggunakan fasilitas negara untuk membangun citra pribadi selalu menjadi perhatian serius dalam tradisi politik Islam.
Hari ini publik ramai membicarakan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang disebut menggunakan anggaran negara atau fasilitas APBN. Terlepas dari dalih administratif dan legalitas birokrasi, pertanyaan mendasar rakyat sebenarnya sederhana, apakah ibadah masih murni ketika dibiayai oleh uang rakyat?
Islam mengajarkan bahwa kurban adalah simbol pengorbanan pribadi, bukan simbol kekuasaan. Nabi Muhammad berqurban menggunakan hartanya sendiri, bukan mengambil dari kas umat untuk membangun popularitas. Dalam spirit Islam, penguasa seharusnya memberi teladan dengan pengorbanan pribadi, bukan justru membebankan simbol ibadah kepada negara.
Allah telah mengingatkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 188, “Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada penguasa…”
Ayat ini bukan hanya bicara pencurian biasa, tetapi juga peringatan terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan tertentu. Sebab ketika penguasa mulai mencampuradukkan uang negara dengan kepentingan personal maupun simbol politik, maka batas amanah mulai kabur.
Umar bin Khattab pernah mematikan lampu negara ketika berbicara urusan keluarga. Mengapa? Karena beliau sadar bahwa satu tetes minyak milik negara pun haram digunakan untuk kepentingan pribadi. Bandingkan dengan hari ini, miliaran rupiah uang rakyat bisa dipakai untuk membangun panggung simbolik atas nama bantuan, hibah, hingga pencitraan kekuasaan, lalu dianggap biasa.
Yang lebih berbahaya adalah ketika agama dipakai untuk membungkus legitimasi politik. Qurban yang seharusnya menjadi ibadah ketundukan kepada Allah berubah menjadi alat distribusi citra kekuasaan. Foto-foto sapi jumbo, publikasi media, hingga narasi “bantuan presiden” akhirnya menimbulkan kesan bahwa negara sedang dipakai untuk memperkuat kultus pemimpin.
Dalam Islam, penguasa bukan raja yang boleh menganggap kas negara sebagai dompet pribadi. Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa harta negara bukan milik pemimpin, melainkan hak rakyat yang harus dijaga dengan penuh ketakutan kepada Allah.
Karena itu, kritik terhadap penggunaan APBN untuk kebutuhan simbolik bukan bentuk kebencian kepada pemerintah, melainkan bentuk amar ma’ruf nahi munkar. Rakyat berhak bertanya, mengapa ibadah yang seharusnya lahir dari pengorbanan pribadi justru dibebankan kepada uang rakyat yang bahkan masih banyak digunakan untuk menutup kemiskinan, pengangguran, dan penderitaan sosial?
Sejarah membuktikan, banyak kekuasaan runtuh bukan karena lemahnya tentara, tetapi karena hilangnya rasa malu para pemimpinnya terhadap amanah rakyat. Dan Islam sejak awal telah memberi peringatan keras, ketika penguasa mulai merasa bahwa fasilitas negara adalah hak pribadinya, maka kehancuran moral tinggal menunggu waktu.
*) Opini ini ditulis oleh Teguh Pati Ajidarma yang masih menjabat sebagai Pengurus Besar (PB) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Masa Khidmat 2024-2027.
**) Segala bentuk tanggungjawab atas tulisan tersebut adalah mutlak dari penulis bukan dari Redaksi Kilas Banten.
