PMII juga menyoroti pentingnya akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dalam menjalankan kebijakan perpajakan. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan administratif.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, PMII mendesak Gubernur Banten untuk mengambil langkah tegas terhadap jajaran terkait jika terbukti kebijakan tersebut memicu polemik di tengah masyarakat.
Forum diskusi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi kebijakan publik. Ketidakhadiran pemerintah dalam agenda tersebut dinilai sebagai catatan penting dalam membangun komunikasi yang terbuka dan akuntabel antara pemerintah dan masyarakat.***
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
