BPS Tegaskan Sensus Ekonomi 2026 Bukan untuk Pajak, Ribuan Petugas Sisir Pelaku Usaha di Kota Tangerang
Petugas BPS Kota Tangerang melakukan pendataan langsung kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026KILAS BANTEN – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang kembali menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dijamin kerahasiaannya. BPS memastikan informasi yang diberikan masyarakat maupun pelaku usaha tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan, melainkan hanya sebagai bahan penyusunan statistik nasional.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat kepada petugas sensus. BPS berharap tidak ada lagi keraguan saat petugas mendatangi lokasi usaha maupun tempat tinggal responden.
Kepala BPS Kota Tangerang, Muladi Widastomo, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 saat ini telah memasuki pekan ketiga. Proses pendataan akan terus berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan ribuan petugas lapangan.
Sebanyak 1.256 petugas sensus telah diterjunkan ke seluruh wilayah Kota Tangerang. Mereka mendata berbagai jenis usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perusahaan berskala besar, hingga pelaku usaha yang menjalankan bisnis berbasis digital.
Menurut Muladi, Sensus Ekonomi menjadi instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Data yang terkumpul nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
“Data ini menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Muladi usai meninjau pelaksanaan pendataan di Kecamatan Tangerang, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia kembali menegaskan bahwa seluruh informasi yang disampaikan responden memperoleh perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BPS hanya akan mengolah data tersebut menjadi informasi statistik dalam bentuk agregat sehingga identitas individu maupun perusahaan tidak akan dipublikasikan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang diberikan tidak akan dipublikasikan secara perorangan, tidak berkaitan dengan pajak, dan hanya disajikan dalam bentuk data agregat. Kerahasiaannya dijamin,” tegas Muladi.
BPS berharap penjelasan tersebut dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat yang selama ini masih ragu memberikan informasi kepada petugas sensus. Tingginya partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat, lengkap, dan berkualitas.
Meski pelaksanaan sensus berjalan sesuai jadwal, BPS Kota Tangerang mengakui masih menemui sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu kendala yang dihadapi adalah masih adanya sebagian warga maupun pelaku usaha yang menolak atau enggan memberikan data ketika petugas datang melakukan pendataan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPS terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, serta pengurus RT dan RW. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperlancar proses pendataan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026.
Menurut Muladi, data ekonomi yang akurat memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah dapat memanfaatkan hasil sensus untuk menyusun program peningkatan investasi, pengembangan UMKM, pemberdayaan pelaku usaha, hingga kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Dukungan masyarakat sangat penting agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Kota Tangerang. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tutup Muladi.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS Kota Tangerang mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan.
Data tersebut nantinya menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang dalam jangka panjang.***
