KILAS BANTEN – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kondisi yang aman dan harmonis akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Serang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ratu Rachmatuzakiyah saat membuka Dialog Kerukunan Antarumat Beragama yang diselenggarakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Serang di Aula Surosowan Bank bjb Kantor Cabang Khusus Banten, Kota Serang, Kamis, 24 September 2026.
Bupati mengatakan kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai agama di Kabupaten Serang hingga kini berlangsung aman dan kondusif. Hubungan antarmasyarakat dinilai tetap terjaga melalui sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan.
“Alhamdulillah, kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Serang kondusif, aman, tidak ada kendala. Namun tentu dialog antarumat beragama penting dilaksanakan sehingga dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama di wilayah Kabupaten Serang,” ujar Ratu Zakiyah.
Ia menjelaskan, dialog lintas agama memiliki peran strategis sebagai ruang komunikasi sekaligus sarana membangun saling pengertian di tengah masyarakat yang majemuk. Melalui komunikasi yang terbuka, potensi kesalahpahaman dapat dicegah sejak dini sehingga suasana damai tetap terjaga.
Ratu Zakiyah juga mengajak seluruh tokoh agama untuk terus membimbing umat agar memperkuat nilai toleransi, persatuan, dan semangat kebersamaan.
“Tadi saya sampaikan para tokoh agama lintas agama ini tentu harus dapat memberikan pencerahan kepada seluruh umatnya sehingga daerah kita makin kondusif dan aman,” katanya.
Menurut Bupati, keamanan daerah bukan hanya memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Ketika investor merasa yakin terhadap stabilitas suatu wilayah, peluang masuknya modal baru akan semakin besar.
Masuknya investasi tersebut, lanjutnya, akan menggerakkan perekonomian daerah, membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat.
“Itu semua akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan tentu kita bisa dapat mengentaskan kemiskinan di wilayah Kabupaten Serang ini,” ujarnya.
Selain membahas pentingnya toleransi, Ratu Zakiyah turut mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijaksana. Ia berharap para tokoh agama ikut memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah menyebarkan komentar negatif maupun informasi yang berpotensi memicu konflik.
Menurutnya, perkembangan teknologi harus dibarengi tanggung jawab moral sehingga ruang digital tetap menjadi sarana komunikasi yang sehat dan mempererat persaudaraan.
Ia kembali menegaskan bahwa dialog harus terus dilakukan agar setiap persoalan sosial dapat diselesaikan melalui musyawarah.
“Makanya di sini butuh dialog supaya cari titik temu yang terbaik. Sehingga semuanya bisa saling menghargai dan menghormati,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua FKUB Kabupaten Serang KH Komarudin mengatakan dialog lintas agama menjadi langkah penting dalam menjaga persatuan masyarakat di tengah keberagaman. Selama ini FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Serang menjalankan berbagai program untuk memperkuat keharmonisan, termasuk pembentukan desa sadar hukum dan sistem peringatan dini di lingkungan sekolah.
Menurutnya, setiap persoalan, termasuk yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah, harus diselesaikan melalui musyawarah dan mediasi dengan mengedepankan kepentingan bersama.
“Kalau di Kabupaten Serang, semuanya harus dimusyawarahkan. Semua adalah anak bangsa yang memiliki hak yang sama,” katanya.
Kendati demikian, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang Haryadi menegaskan dialog kerukunan umat beragama menjadi bagian dari langkah mitigasi pemerintah daerah dalam mencegah munculnya konflik sosial. Seluruh aspirasi masyarakat akan dihimpun dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, termasuk terkait pembangunan rumah ibadah yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
