KILAS BANTEN – Pusat Koordinasi Daerah Mahasiswa Pecinta Alam (PKD Mapala) se-Banten secara tegas menolak wacana relokasi sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Organisasi tersebut menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan risiko baru apabila tidak didukung kajian ilmiah yang menyeluruh dan transparan.
Sikap tersebut disampaikan PKD Mapala se-Banten pada 16 November 2026. Organisasi itu menegaskan bahwa keselamatan Badak Jawa harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan konservasi.
Mengingat, satwa endemik tersebut merupakan salah satu mamalia paling langka di dunia dengan populasi yang sangat terbatas.
Koordinator PKD Mapala se-Banten, Juliandi, mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek teknis dalam menyusun kebijakan konservasi.
Menurutnya, seluruh faktor ekologis, biologis, serta potensi ancaman terhadap kelangsungan hidup Badak Jawa harus dianalisis secara komprehensif sebelum keputusan diambil.
PKD Mapala se-Banten juga mempertanyakan kesiapan Taman Nasional Alas Purwo sebagai habitat baru bagi Badak Jawa. Mereka meminta pemerintah membuka informasi mengenai metode translokasi, tingkat risiko selama proses pemindahan, ketersediaan sumber pakan, kesesuaian kondisi habitat, hingga peluang satwa tersebut mampu beradaptasi di lingkungan yang berbeda.
“Apakah pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo benar-benar menjadi solusi terbaik bagi keberlangsungan hidup spesies ini? Jangan sampai kebijakan yang mengatasnamakan konservasi justru menimbulkan risiko baru terhadap keselamatan satwa yang keberadaannya sudah sangat terbatas,” tegas PKD Mapala se-Banten dalam pernyataannya, Selasa (17/11/2026).
Juliandi menambahkan bahwa konservasi tidak hanya dimaknai sebagai memindahkan satwa dari satu kawasan ke kawasan lain.
Menurutnya, langkah utama yang harus dilakukan adalah menjaga habitat alami, memulihkan ekosistem, memperkuat pengawasan kawasan konservasi, serta memastikan populasi Badak Jawa tetap bertahan dalam jangka panjang.
Selain itu, PKD Mapala se-Banten mendesak pemerintah menjalankan proses pengambilan keputusan secara terbuka. Mereka menilai akademisi, peneliti, organisasi lingkungan, komunitas pecinta alam, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis ilmu pengetahuan.
Dalam pernyataannya, PKD Mapala se-Banten menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menolak relokasi tanpa kajian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, memprioritaskan perlindungan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon, membuka hasil analisis risiko kepada publik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan, serta memastikan setiap langkah konservasi berorientasi pada keselamatan dan keberlangsungan spesies tersebut.
Bagi PKD Mapala se-Banten, Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, tetapi juga simbol kekayaan hayati Indonesia yang memiliki nilai ekologis sangat penting. Karena itu, pemerintah diminta tidak terburu-buru menetapkan kebijakan relokasi sebelum seluruh aspek ilmiah, keselamatan satwa, dan kesiapan habitat baru dipastikan secara menyeluruh.***






