KILAS BANTEN – Krisis air bersih di Kabupaten Serang semakin mengkhawatirkan. Musim kemarau yang berlangsung dalam waktu cukup lama membuat jumlah wilayah terdampak kekeringan terus bertambah. Saat ini, hampir 29 kecamatan dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh air bersih, sementara kawasan pesisir utara masih menjadi daerah yang menghadapi kondisi paling berat.
Meningkatnya kebutuhan air bersih membuat permintaan bantuan dari masyarakat terus mengalir ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Setiap hari, petugas harus mendistribusikan air bersih ke berbagai titik yang mengalami krisis.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat, mengatakan distribusi bantuan terus dilakukan meski seluruh kebutuhan masyarakat belum dapat dipenuhi secara maksimal.
“Alhamdulillah, walaupun belum semua bisa kami penuhi, setiap hari kami tetap mendistribusikan air bersih,” ujar Ajat, Rabu, 16 September 2026.
Menurut Ajat, penanganan dampak kekeringan tidak hanya dilakukan BPBD. Berbagai pihak turut terlibat dalam upaya membantu masyarakat, mulai dari organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, hingga perusahaan swasta yang ikut menyalurkan bantuan.
Kolaborasi tersebut dinilai sangat penting agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air.
BPBD juga menerapkan sistem prioritas dalam penyaluran bantuan. Wilayah yang mengalami kekeringan paling parah menjadi sasaran utama berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan.
Ajat menjelaskan, wilayah utara Kabupaten Serang masih menjadi daerah dengan kondisi paling kritis. Namun, dampak musim kemarau kini mulai meluas ke kawasan pegunungan yang sebelumnya masih memiliki cadangan air cukup.
“Hampir 29 kecamatan membutuhkan air bersih. Yang paling parah berada di wilayah utara. Namun sekarang dampaknya juga mulai masuk ke daerah pegunungan,” katanya.
BPBD menilai minimnya curah hujan menjadi penyebab utama meluasnya kekeringan tahun ini. Kondisi tersebut diperburuk oleh prakiraan cuaca yang menunjukkan hujan masih belum akan turun secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang.
Jika situasi tersebut terus berlangsung, kebutuhan air bersih diperkirakan akan semakin meningkat dan membutuhkan dukungan lebih besar dari berbagai pihak.
Selain faktor cuaca, berkurangnya debit air dari wilayah hulu menuju kawasan hilir ikut memperparah kondisi. Kabupaten Serang yang berada di bagian hilir menerima pasokan air lebih sedikit sehingga sejumlah sumber air masyarakat mengalami penyusutan.
“Debit air dari hulu semakin berkurang. Karena kita berada di wilayah hilir, pasokan air juga ikut berkurang sehingga masyarakat mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” jelas Ajat.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Serang mulai memetakan daerah-daerah yang paling sering mengalami kekeringan. Pemetaan tersebut akan menjadi dasar penyusunan usulan pembangunan sumur bor yang direncanakan masuk dalam pembahasan anggaran tahun 2027.
“Sekarang kami sedang memetakan daerah-daerah yang paling sering mengalami kekurangan air bersih. Mudah-mudahan usulan pembangunan sumur bor bisa masuk pada tahun 2027,” ungkapnya.
Di sisi lain, BPBD juga mengupayakan peningkatan status penanganan bencana dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Saat ini, pemerintah daerah juga masih mengajukan Dana Siap Pakai (DSP) kepada BNPB sebagai tambahan dukungan pembiayaan.
“Nanti kalau statusnya naik menjadi tanggap darurat, baru BTT bisa digunakan. Saat ini kami masih mengajukan DSP dari BNPB,” ujar Ajat.
Dalam kesempatan yang sama, Ajat memastikan kondisi Gunung Anak Krakatau tidak lagi memberikan dampak berupa sebaran abu vulkanik ke wilayah Kabupaten Serang. Berdasarkan informasi BMKG, PVMBG, dan Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau, arah angin saat ini mengarah ke samudra sehingga wilayah Kabupaten Serang dinyatakan aman dari paparan abu.
Meski penggunaan masker tidak lagi diwajibkan bagi masyarakat yang tidak terpapar abu vulkanik, warga yang masih beraktivitas di lingkungan berdebu tetap diimbau mengenakan masker sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Masyarakat juga diminta mengikuti informasi dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan mengenai kondisi kesehatan lingkungan selama musim kemarau berlangsung.***
