Puncak El Nino Mengancam Juli–Agustus 2026, Banten Siaga Hadapi Kekeringan Ekstrem, Krisis Air Bersih Jadi Ancaman Nyata

Kilas Banten
4 Jul 2026 12:00
Banten 0
4 menit membaca

KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan kewaspadaan menghadapi fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah.

 

Menghadapi potensi tersebut, Pemprov Banten memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pertanian. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak terhadap masyarakat, terutama terkait ketersediaan air bersih, sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan.

 

Kepala Unit Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Kelas I Merak, Trian Asmarahadi, menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena meningkatnya suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang memengaruhi pola cuaca di Indonesia.

 

Menurut Trian, musim kemarau tahun ini datang sekitar satu bulan lebih cepat dibandingkan kondisi normal. Namun, ia menegaskan El Nino tidak berarti hujan akan hilang sepenuhnya. Curah hujan masih mungkin terjadi, tetapi dengan intensitas yang jauh lebih rendah sehingga musim kemarau berlangsung lebih lama.

 

“Hampir seluruh wilayah Banten akan merasakan dampaknya. Namun wilayah Banten bagian utara diperkirakan mengalami musim kemarau lebih awal dan lebih panjang dibandingkan wilayah selatan,” kata Trian, Sabtu (4/7/2026).

 

Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat memicu berbagai persoalan. Mulai dari menurunnya hasil pertanian, terganggunya aktivitas perikanan, berkurangnya pasokan air bersih, hingga meningkatnya risiko dehidrasi akibat suhu udara yang semakin panas.

 

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air dan listrik secara bijak. Warga diminta terus mengikuti informasi prakiraan cuaca agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi selama musim kemarau.

 

Di sisi lain, Sekretaris BPBD Provinsi Banten, Hery Yulianto, mengatakan pihaknya telah menyiapkan rencana kontinjensi kekeringan sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi bencana akibat El Nino.

 

Dokumen tersebut menjadi satu dari 14 rencana kontinjensi yang telah disusun BPBD Provinsi Banten untuk menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah tersebut.

 

Hery menjelaskan, status darurat kekeringan baru akan ditetapkan setelah hasil kajian lapangan menunjukkan kondisi yang memenuhi ketentuan penanggulangan bencana. Setelah status tersebut diberlakukan, rencana kontinjensi akan berubah menjadi rencana operasi.

 

“Kami terus memantau dampak El Nino, mulai dari potensi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan air bersih,” ujarnya.

 

Sebagai langkah antisipasi, BPBD telah membentuk satuan tugas serta memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Polda Banten, pemerintah kabupaten dan kota, hingga sejumlah perguruan tinggi.

 

Jika kondisi kekeringan berkembang menjadi lebih parah, BPBD akan berkoordinasi dengan BNPB, TNI Angkatan Udara, BPBD DKI Jakarta, dan BPBD Jawa Barat untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca.

 

Selain itu, pemerintah telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Distribusi air bersih juga disiapkan untuk masyarakat terdampak apabila status darurat resmi ditetapkan.

 

Di sektor pertanian, Dinas Pertanian Provinsi Banten menyiapkan berbagai langkah agar produksi pangan tetap terjaga. Melalui UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, petani dapat memanfaatkan fasilitas pinjam pakai selang air berdiameter tiga inci untuk mengalirkan air dari sumber terdekat menggunakan pompa milik kelompok tani.

 

Pemerintah juga memperoleh dukungan dari Kementerian Pertanian berupa pembangunan embung sederhana sebagai penampung air. Lokasi pembangunan yang diusulkan berada di Kabupaten Serang dan saat ini masih dalam tahap verifikasi.

 

Tak hanya itu, bantuan mesin pompa air juga disiapkan melalui Brigade Alat dan Mesin Pertanian sesuai usulan kelompok tani. Sementara itu, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan terus memantau kondisi lahan secara berkala untuk mendeteksi lebih dini dampak kekeringan.

 

Apabila terjadi gagal panen akibat kekeringan, pemerintah akan menyalurkan bantuan benih kepada petani setelah melalui proses verifikasi tingkat kerusakan tanaman.

 

BPBD juga terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui program BPBD Goes to Campus. Program ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan kebencanaan sehingga mampu menjadi Duta BPBD di lingkungan masing-masing.

 

Hery mengajak masyarakat ikut berperan dalam mengurangi risiko kekeringan dengan menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Upaya tersebut antara lain menghemat penggunaan air, memperbanyak ruang terbuka hijau, membuat lubang biopori, serta menanam pohon.

 

“Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Mari kita menjadi masyarakat yang lebih bijak dalam memanfaatkan air dan bersama-sama membangun ketangguhan menghadapi bencana,” tuturnya.

 

Melalui berbagai langkah mitigasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten berharap dampak El Nino dapat ditekan semaksimal mungkin. Kesiapsiagaan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dinilai menjadi faktor utama untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa pekan mendatang.***