Wagub Banten Bongkar Strategi Hadapi Ancaman Perubahan Iklim, Ketahanan Pangan Desa Jadi Garda Terdepan

Kilas Banten
2 Jul 2026 14:30
Banten 0
4 menit membaca

KILAS BANTEN – Ketahanan pangan desa dinilai menjadi benteng utama dalam menghadapi ancaman perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi. Karena itu, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar pembangunan desa mampu menghasilkan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

 

Ajakan tersebut disampaikan Dimyati saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim yang diselenggarakan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama The World Bank di Swiss-Belinn Modern Cikande, Kabupaten Serang.

 

Kegiatan itu dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arief Satria, perwakilan The World Bank Jessica Ludwig Maaroof, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, jajaran kementerian, lembaga, serta ratusan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari berbagai wilayah di Provinsi Banten.

 

Dalam kesempatan tersebut, Dimyati memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Program SEHATI atau Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi. Program ini menjadi bentuk kolaborasi antara Kemendes PDT dengan berbagai mitra untuk mempercepat pembangunan desa berbasis potensi lokal.

 

Menurutnya, setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Potensi tersebut harus dipetakan secara menyeluruh agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

 

“Kemendes punya program SEHATI, di mana pembangunan desa itu memang harus sama-sama dan juga menginventarisasi potensi yang ada,” ujar Dimyati, Kamis, 2 Juli 2026.

 

Ia menilai inventarisasi potensi desa tidak hanya bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah ancaman perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian dan produksi pangan.

 

Dimyati berharap Kemendes PDT, BRIN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, serta kementerian dan lembaga lainnya dapat memperkuat sinergi dalam mengidentifikasi potensi desa sekaligus menjaga kearifan lokal yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat pedesaan.

 

“Saya berharap Kementerian Desa dengan BRIN menginventarisasi potensi-potensi desa dan juga kearifan lokal desa. Sehingga apa yang ada di desa, apalagi dalam menghadapi situasi perubahan iklim yang tidak menentu, kita berharap ketahanan pangan di desa-desa ini tumbuh,” katanya.

 

Ia menegaskan kemajuan Indonesia berawal dari desa. Sebab, desa menjadi penyokong utama kebutuhan pangan nasional. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi agenda bersama seluruh pihak.

 

“Kalau desanya tumbuh, hidup, maju, dan mandiri, maka dengan sendirinya akan maju Indonesia ini,” tambahnya.

 

Selain menguatkan kolaborasi, Dimyati juga mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan desa. Menurutnya, dukungan riset dan teknologi akan membantu desa meningkatkan produktivitas, menjaga lingkungan, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

 

“Kami meminta kepada Kementerian dan BRIN, tolong bantu juga apa yang harus digagas, apa yang harus dilakukan, termasuk inovasi-inovasi atau teknologi-teknologi baru yang diharapkan desa itu bersih, aman, damai, dan maju,” ujarnya.

 

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menjelaskan Program SEHATI dikembangkan menggunakan pendekatan kolaborasi delapan unsur atau oktahelix. Konsep tersebut melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga riset, media, komunitas, hingga mitra pembangunan internasional.

 

Yandri mengatakan program tersebut akan diterapkan di desa-desa seluruh Indonesia. Fokusnya meliputi penguatan ketahanan pangan lokal, hilirisasi produk desa, pembangunan desa tangguh terhadap perubahan iklim, pengelolaan desa bebas sampah, hingga mendorong lahirnya desa berorientasi ekspor.

 

“Program ini akan menyasar desa-desa yang ada di Indonesia, dengan tujuan untuk memastikan ketahanan pangan lokal itu benar-benar kita angkat potensinya,” kata Yandri.

 

Ia menambahkan, Program SEHATI merupakan bagian dari implementasi Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

 

Di sisi lain, Kepala BRIN Arief Satria menyatakan kesiapan lembaganya mendukung program tersebut melalui pengembangan teknologi tepat guna, smart farming, teknologi genomik, serta inovasi berbasis pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat sektor pertanian.

 

Dukungan juga datang dari The World Bank. Perwakilannya, Jessica Ludwig Maaroof, menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BRIN, dan berbagai mitra menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan desa menghadapi perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 

Sebagai penutup kegiatan, Kemendes PDT dan BRIN menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi bagi pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal. Kesepakatan itu diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan desa yang semakin tangguh, produktif, mandiri, dan berkelanjutan di masa depan.***