Opini Ketika Negara Sibuk Menghitung Angka, Rakyat Menghitung Sisa Uang ditulis oleh Taufik Hidayat, senior advisor GUSDURian Serang Raya, Presidium Forum Komunikasi Pemuda Lintas Iman (FOKAPELA) Banten, dan IKA PMII UIN SMH BantenKILAS BANTEN – Masyarakat Indonesia kembali berada dalam posisi yang tidak nyaman. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik. Nilai tukar rupiah menghadapi tekanan. Soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kembali menciptakan kekhawatiran. Pada saat yang sama, publik disuguhi kabar dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang memunculkan kritik dari berbagai kelompok masyarakat sipil.
Keempat isu tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri. Semuanya saling berkaitan dan mencerminkan satu persoalan besar, yakni kualitas tata kelola negara. Ketika kebijakan ekonomi tidak mampu melindungi daya beli masyarakat, sementara praktik korupsi masih terjadi dan ruang demokrasi dinilai semakin menyempit, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara ikut tergerus.
Dalam teori ekonomi politik, legitimasi pemerintah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Legitimasi juga lahir dari kemampuan negara menciptakan keadilan sosial, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Sayangnya, indikator-indikator tersebut saat ini sedang menghadapi tantangan serius.
BBM Naik, Efek Berantainya Tidak Pernah Sederhana
Kenaikan harga BBM selalu menjadi isu sensitif. Alasannya sederhana. BBM merupakan komponen utama biaya produksi dan distribusi. Ketika harga energi meningkat, biaya transportasi ikut naik. Akibatnya harga barang dan jasa ikut terdorong naik.
Dampak terbesar tidak dirasakan kelompok ekonomi atas, melainkan masyarakat kelas menengah dan bawah. Pedagang kecil harus menanggung ongkos distribusi yang lebih mahal. Nelayan menghadapi biaya operasional yang meningkat. Pengemudi transportasi umum kesulitan menyeimbangkan biaya dan pendapatan.