KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten menegaskan bahwa upaya menekan angka stunting tidak cukup hanya mengandalkan layanan kesehatan.
Pemerintah kini mendorong strategi yang lebih luas dengan melibatkan pembangunan desa, penguatan ekonomi keluarga, serta kerja sama lintas sektor sebagai langkah utama mempercepat penurunan kasus stunting.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah usai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Selasa (3/11/2026).
Dimyati menilai persoalan stunting harus ditangani mulai dari lingkungan keluarga. Menurutnya, pembangunan desa memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas sejak usia dini.
Ia menjelaskan, penguatan layanan Posyandu, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketika pendapatan keluarga meningkat, kebutuhan gizi anak akan lebih mudah dipenuhi sehingga risiko stunting dapat ditekan.
“Desa itu membangun keluarga, keluarga membangun generasi, dan generasi membangun masa depan. Karena itu, pembangunan desa harus menjadi perhatian bersama,” kata Achmad Dimyati Natakusumah.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan desa, Pemerintah Provinsi Banten tengah menyiapkan peningkatan Bantuan Keuangan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan.
Program tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi desa, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat dinilai memiliki kemampuan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan percepatan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, sektor kesehatan hanya menangani sebagian kecil indikator yang berkaitan dengan penurunan stunting.
Ati menjelaskan, dari 20 indikator percepatan penanganan stunting, hanya sembilan indikator atau sekitar 30 persen yang berada di bawah tanggung jawab sektor kesehatan. Sebanyak 11 indikator lainnya atau sekitar 70 persen justru berasal dari sektor nonkesehatan, seperti sanitasi, infrastruktur, ketahanan pangan, keluarga berencana, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Persoalan stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari ekonomi keluarga hingga kondisi lingkungan. Melalui Rakor Monev ini, kita berharap seluruh sektor bisa bergerak bersama membentuk Banten Super Team,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Banten berdasarkan data tahun 2024 masih berada pada angka 21,1 persen. Pemerintah masih menunggu hasil pengukuran nasional terbaru untuk tahun 2025 dan 2026 sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa Banten menjadi provinsi pertama yang dikunjungi dalam agenda nasional percepatan penurunan stunting di kawasan perdesaan.
Menurut Yandri, tingginya angka kemiskinan dan terbatasnya kesempatan kerja memiliki hubungan erat dengan munculnya kasus stunting. Karena itu, pembangunan ekonomi desa harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi nasional penurunan stunting.
“Kalau ada kegiatan ekonomi di desa, masyarakat bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan. Kemiskinan bisa ditekan, stunting juga bisa kita tekan,” tegas Yandri.
Ia mencontohkan keberhasilan desa ekspor di Kabupaten Pandeglang yang mampu memasarkan produknya hingga pasar internasional. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa desa memiliki potensi besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi apabila seluruh sumber daya dikelola secara optimal.
Yandri juga mengingatkan bahwa dana desa setiap tahun dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pencegahan stunting. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat terus diperkuat agar target penurunan stunting di Banten dapat tercapai secara berkelanjutan.***
