KILAS BANTEN – Sistem penentuan desil kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial kembali menjadi sorotan.
Komisi II DPRD Kabupaten Serang meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme tersebut karena dianggap terlalu rumit dan sering memunculkan persoalan di tengah masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Abdul Basit, mengatakan banyak warga mengeluhkan status desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Kondisi itu berdampak pada penyaluran berbagai program bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Menurut Abdul Basit, DPRD terus mendorong penyempurnaan sistem pendataan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan haknya akibat kesalahan klasifikasi.
“Dinas hanya melakukan proses input data. Sementara keputusan akhirnya berada di Kementerian Sosial,” ujar Abdul Basit, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Serang hanya sebatas memperbarui dan menginput data masyarakat. Penentuan akhir mengenai status desil sepenuhnya berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Saat ini, penilaian desil menggunakan berbagai indikator yang bersumber dari data BPJS dan sejumlah parameter lainnya untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun menurut Abdul Basit, banyaknya indikator justru membuat masyarakat kesulitan memahami alasan mereka masuk ke kategori tertentu.
Karena itu, DPRD Kabupaten Serang meminta Bupati Serang menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah pusat agar mekanisme penentuan desil dibuat lebih sederhana.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki pemahaman lebih baik mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahnya sehingga layak dilibatkan lebih besar dalam penyusunan indikator.
Abdul Basit menilai ukuran kesejahteraan dapat dibuat lebih mudah dengan mengacu pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup layak berdasarkan besaran pendapatan. Pendekatan tersebut dinilai lebih sederhana, transparan, dan lebih mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Sebagai contoh, jika kebutuhan hidup layak di Kabupaten Serang berada pada kisaran Rp3 juta per bulan, maka masyarakat yang berpenghasilan di bawah angka tersebut dapat dimasukkan ke kelompok kurang sejahtera. Sebaliknya, warga yang memiliki pendapatan di atas batas tersebut dapat dikategorikan sebagai masyarakat sejahtera.
Menurutnya, sistem seperti itu lebih mudah dipahami masyarakat dibandingkan mekanisme saat ini yang menggunakan banyak indikator. Penyederhanaan juga diyakini mampu mengurangi potensi kesalahan dalam penetapan status kesejahteraan.
Di sisi lain, Abdul Basit mengapresiasi langkah Dinas Sosial Kabupaten Serang yang membuka layanan perbaikan data desil secara langsung kepada masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi solusi sementara bagi warga yang menemukan ketidaksesuaian data.
Meski demikian, ia mengakui sosialisasi mengenai tata cara perbaikan data belum berjalan optimal. Keterbatasan anggaran membuat penyuluhan baru dapat dilakukan hingga tingkat kecamatan sehingga belum seluruh desa memperoleh informasi yang memadai.
Selain memperluas sosialisasi, DPRD juga meminta Dinas Sosial menyediakan mekanisme sanggahan bagi masyarakat yang merasa data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Fasilitas itu dinilai penting agar warga memiliki kesempatan mengajukan koreksi apabila terjadi kesalahan pendataan.
Abdul Basit mengungkapkan DPRD masih menerima berbagai laporan masyarakat mengenai persoalan desil. Karena itu, peningkatan kemampuan operator yang menangani pembaruan data juga menjadi perhatian agar proses verifikasi berlangsung lebih cepat, akurat, dan meminimalkan kesalahan administrasi.
Ia berharap kualitas data kesejahteraan masyarakat terus meningkat sehingga seluruh program bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi syarat. Menurutnya, data yang akurat menjadi fondasi utama agar kebijakan pemerintah berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.***
