KILAS BANTEN – Pemerintah pusat mulai merealisasikan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Serang pada 2026. Sebanyak 230 sekolah dari berbagai jenjang pendidikan serta tiga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dipastikan menerima bantuan pembangunan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Program tersebut menjadi langkah pemerintah untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Revitalisasi tidak hanya menyasar ruang kelas, tetapi juga berbagai fasilitas penunjang agar proses belajar mengajar berlangsung lebih nyaman, aman, dan efektif.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, penerima bantuan terdiri atas 61 Sekolah Dasar (SD), 40 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 129 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) swasta, serta tiga PKBM.
Seluruh satuan pendidikan yang telah ditetapkan sebagai penerima kini memasuki tahap pelaksanaan pembangunan setelah menyelesaikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan Dindikbud Kabupaten Serang, Christiansyah Pagua Amran, mengatakan pemerintah pusat memberikan dukungan besar terhadap peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di daerah tersebut.
“SD baru 61 yang sudah PKS, SMP-nya ada 40, PAUD swasta 129, dan PKBM tiga yang dapat revitalisasi tahun ini,” kata Christiansyah, Kamis, 5 November 2026.
Menurutnya, jumlah penerima bantuan masih berpotensi bertambah. Saat ini terdapat 46 SD yang telah mengikuti bimbingan teknis dan sedang menunggu pengesahan anggaran dari pemerintah pusat sebelum pembangunan dapat dimulai.
Apabila usulan tersebut disetujui, cakupan revitalisasi sekolah di Kabupaten Serang akan semakin luas. Penambahan penerima bantuan diharapkan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan sekaligus menyediakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi peserta didik.
Program revitalisasi ini juga mencakup pembangunan dan rehabilitasi berbagai fasilitas pendukung. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk perbaikan toilet, perpustakaan, ruang administrasi, Unit Kesehatan Sekolah (UKS), hingga laboratorium. Bantuan tersebut dapat diterima sekolah negeri maupun swasta yang memenuhi persyaratan.
Christiansyah menjelaskan, salah satu syarat utama agar sekolah dapat memperoleh bantuan revitalisasi adalah kelengkapan dan pembaruan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, sekolah yang rutin memperbarui data, terutama hingga periode Agustus, memiliki peluang lebih besar untuk masuk dalam daftar penerima bantuan.
“Faktor utamanya Data Dapodik. Kalau sudah update minimal Agustus kemarin, kemungkinan besar akan dapat. Kategori yang dapat itu rusak sedang dan rusak berat. Kalau rusak ringan menjadi tugas sekolah untuk pemeliharaan melalui dana BOS,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketepatan data menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang layak menerima bantuan. Karena itu, setiap satuan pendidikan diharapkan terus memperbarui data secara berkala agar peluang memperoleh program peningkatan fasilitas pendidikan semakin besar pada tahap berikutnya.***
